Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyoroti sikap dari Kementerian Luar Negeri yang tidak langsung melayangkan protes pada pihak otoritas Arab Saudi perihal eksekusi pancung terhadap Tenaga Kerja Indonesia Muhammad Zaini Misrin Arsyad, Minggu (18/3/2018).
"Kemenlu melalui Kedubes di Saudi seharusnya secepatnya lakukan nota protes untuk memohon kejelasan mengenai hal itu," kata Andreas di DPR, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Andreas mengatakan, perlindungan terhadap warga negara Indonesia mesti dilakukan secara semaksimal. Dia mengimbau pihak pemerintah Indonesia segera minta penjelasan kepada Raja Arab Saudi langsung.
"Sebaiknya pemerintah Indonesia secepatnya menghubungi langsung kepada Raja Saudi Arabia, supaya memperoleh penjelasan mengenai hal itu," ujar Andreas.
Meski demikian, Ketua DPP PDIP memandang hubungan baik antara Indonesia dan Arab Saudi perlu tetap dijaga. Ia berharap opsi pemutusan hubungan diplomatik tidak perlu terjadi meskipun Zaini Misrin telah dieksekusi tanpa pemberitahuan resmi ke Indonesia.
"Hubungan diplomatik itu sangat tinggi harganya. Oleh karena itu, tanpa hubungan diplomatik kita tidak bisa memperoleh kejelasan diplomasi," ujar Andreas.
Baginya, yang terpenting saat ini adalah memperoleh kejelasan informasi dari Arab Saudi perihal eksekusi pancung. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah tiga kali minta pengampunan untuk Zaini.
"Maka kita perlu penjelasan soal hal ini," kata Andreas.
Zaini merupakan warga negara asal Bangkalan, Madura. Ia dituduh telah membunuh majikannya pada tahun 2004 silan. Empat tahun kemudian, ia vonis hukum mati oleh pengadilan di Arab Saudi. Minggu (18/3/2018) kemarin hukuman mati itu terjadi.
Baca Juga: Pancung TKI Zaini Misrin, Migrant Care: Arab Saudi Langgar HAM!
Berita Terkait
-
DPR Khawatir TKI Zaini Misrin Dipancung Arab Saudi Cuma Hoaks
-
Zaini Misrin, TKI Asal Madura Dipancung di Arab Saudi
-
Penganiaya TKI Suyanti Divonis Bebas, Warga Malaysia Khawatir Ini
-
Ngaku Tobat, Majikan Penganiaya TKI Suyanti Divonis Bebas
-
Tersangkakan Calon Kepala Daerah, Masinton Sindir KPK Rempong
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Usai Protes Pedagang dan Mediasi Gubernur DKI, Tarif Kios Pasar Pramuka Resmi Diturunkan
-
Hadiri Rakornas DTSEN Bareng Kemensos, Seskab Teddy Bawa Pesan Ini dari Presiden Prabowo
-
DPRD DKI Usul Kembangkan Transportasi Laut, Impikan Kepulauan Seribu Jadi Maldives-nya Jakarta
-
Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam, Roy Suryo Pekik Takbir di Polda Metro Jaya
-
Pakar Hukum Bivitri Susanti Sebut Penetapan Pahlawan Soeharto Cacat Prosedur
-
Usut Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Istri Polisi untuk Lancak Aset Tersangka Anggota DPR
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres