Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyoroti sikap dari Kementerian Luar Negeri yang tidak langsung melayangkan protes pada pihak otoritas Arab Saudi perihal eksekusi pancung terhadap Tenaga Kerja Indonesia Muhammad Zaini Misrin Arsyad, Minggu (18/3/2018).
"Kemenlu melalui Kedubes di Saudi seharusnya secepatnya lakukan nota protes untuk memohon kejelasan mengenai hal itu," kata Andreas di DPR, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Andreas mengatakan, perlindungan terhadap warga negara Indonesia mesti dilakukan secara semaksimal. Dia mengimbau pihak pemerintah Indonesia segera minta penjelasan kepada Raja Arab Saudi langsung.
"Sebaiknya pemerintah Indonesia secepatnya menghubungi langsung kepada Raja Saudi Arabia, supaya memperoleh penjelasan mengenai hal itu," ujar Andreas.
Meski demikian, Ketua DPP PDIP memandang hubungan baik antara Indonesia dan Arab Saudi perlu tetap dijaga. Ia berharap opsi pemutusan hubungan diplomatik tidak perlu terjadi meskipun Zaini Misrin telah dieksekusi tanpa pemberitahuan resmi ke Indonesia.
"Hubungan diplomatik itu sangat tinggi harganya. Oleh karena itu, tanpa hubungan diplomatik kita tidak bisa memperoleh kejelasan diplomasi," ujar Andreas.
Baginya, yang terpenting saat ini adalah memperoleh kejelasan informasi dari Arab Saudi perihal eksekusi pancung. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah tiga kali minta pengampunan untuk Zaini.
"Maka kita perlu penjelasan soal hal ini," kata Andreas.
Zaini merupakan warga negara asal Bangkalan, Madura. Ia dituduh telah membunuh majikannya pada tahun 2004 silan. Empat tahun kemudian, ia vonis hukum mati oleh pengadilan di Arab Saudi. Minggu (18/3/2018) kemarin hukuman mati itu terjadi.
Baca Juga: Pancung TKI Zaini Misrin, Migrant Care: Arab Saudi Langgar HAM!
Berita Terkait
-
DPR Khawatir TKI Zaini Misrin Dipancung Arab Saudi Cuma Hoaks
-
Zaini Misrin, TKI Asal Madura Dipancung di Arab Saudi
-
Penganiaya TKI Suyanti Divonis Bebas, Warga Malaysia Khawatir Ini
-
Ngaku Tobat, Majikan Penganiaya TKI Suyanti Divonis Bebas
-
Tersangkakan Calon Kepala Daerah, Masinton Sindir KPK Rempong
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?
-
Tak Bisa Beli Roti Gegara Cuma Punya Uang Tunai: Kenapa Toko Lebih Suka Cashless?
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra