Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto tidak membantah pernyataan Ketua Umum PPP Romahurmiziy (Romy), perihal akan adanya dua partai politik yang bergabung dalam koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019, dalam bulan ini.
Meski tak spesifik mengiyakan pernyataan Romy, akan tetapi Hasto mengakui bahwa pernyataan Romy tak lain merupakan agenda kerja tim koalisi untuk memenangkan Joko Widodo pada Pilpres 2019.
"Apa yang telah dikerjakan Pak Romy merupakan bagian dari agenda kerja bersama, kerja gotong royong untuk Jokowi," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (8/4/2018).
Hasto menjelaskan, di antara para Ketua Umum partai-partai Politik koalisi pendukung Jokowi, saat ini tengah membagi tugas melakukan lobi-lobi politik, baik kepada partai politik yang belum bergabung atau dengan pihak-pihak lain di luar Partai Politik.
"Nanti minggu depan pun PDIP akan datang ke PKB, karena kami kemarin sudah bertemu juga dengan Bapak Muhaimin Iskandar (Ketum PKB), kami berdialog, kami membahas tentang narasi kepemimpinan ke depan, kepemimpinan untuk rakyat," tutur Hasto.
PDIP akan kembali berkunjung ke PKB untuk melanjutkan komunikasi politik. Kunjungan bakal dilakukan pada Selasa mendatang.
Hasto menegaskan, kunjungan PDIP ke PKB Selasa depan bukanlah untuk melobi agar Muhaimin tidak maju sebagai Cawapres, melainkan untuk membangun sinergitas PDIP dan PKB.
"Paling tidak kita berbicara Pilkada Jawa Timur, kami berbicara masalah bangsa dan negara dan cak Imin bagaimanapun adalah ketum dari partai yang secara konsisten mendapat kepercayaan rakyat, sehingga kekuatan dari PKB yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Konsistensi dari PKB itu yang diapresiasi oleh PDIP," kata Hasto.
Baca Juga: Berebut Generasi Milenial Pada Pileg dan Pilpres 2019
Berita Terkait
-
Cecar Kepala BGN di Rapat Soal MBG, Legislator PDIP: Tugas Kami Memang Menggonggong
-
Ibu-ibu di Sumut Lebam Dihajar Sekuriti Toba Pulp Lestari, PDIP Ancam Bentuk Pansus Agraria
-
2 Kelompok Masyarakat Ngadu ke Fraksi PDIP DPR, Keluhkan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Tanah
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Puan Maharani Tanggapi Dingin Manuver Politik Jokowi untuk Prabowo-Gibran 2 Periode
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre