Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengkui bahwa rumah yang terletak di Bumi Cimanggis, Ciracas, yang diketahui menunggak tagihan listrik adalah rumahnya. Sebelumnya, ia mengaku lupa saat ditanya mengenai rumah tersebut.
"Jadi itu adalah rumah kreatif saya, ada dua meteran listrik kalau enggak salah. Saya baru tahu dari karyawan saya," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Fadli juga mengaku rumah tersebut terlambat bayar tagihan listrik. Dari foto meteran listrik yang sempat viral di media sosial, tertulis rumah itu nunggak hingga Rp4.649.080.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra beralasan tarif listrik saat ini mahal, sementara karyawan yang tinggal di rumah itu tidak memberitahu pada dia terkait tagihan listrik, sehingga akhirnya menunggak.
"Lalu saya tanya, memang terlambat membayarnya? Memang kan tagihan listrik makin naik, tagihan tarif listrik makin naik, dia enggak konfirmasi dan saya enggak pernah tinggal di sana, tapi sudah dibayar. Selesai," ujar Fadli.
Namun demikian, ia mengaku heran, foto meteran listrik miliknya viral di media sosial. Ia berharap viralnya foto meteran listrik tersebut tidak menjadi bagian dari agenda politik.
"Itu menarik menurut saya, apakah memang PLN melakukan viralisasi terhadap orang menunggak atau apa, jangan sampai bagian dari sebuah operasi politik. Menurut saya tak ada yang disembunyikan, tak ada masalah, kalau misal memang ada kelalaian dari anak buah saya, enggak masalah, sudah selesai," tutur Fadli.
Jika benar itu merupakan operasi politik, bagi Fadli itu tidak bermutu. Namun ia juga merasa bersyukur, sebab dengan demikian masyarakat akan tahu bahwa tarif listrik saat ini semakin mahal.
"Biar masyarakat tahu tarif listrik makin mahal, kalau saya persoalan teknis, hoax dan sebagainya yang dilakukan pihak-pihak tak bertanggung jawab dan pengecut saya kira ini harus dihentikan, apalagi jika diduga terkait tangan-tangan kekuasaan, bagian dari pilpres, harus dihentikan, jangan sampai penguasa jadi produsen hoax," ketus Fadli.
Tag
Berita Terkait
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
70 Cagar Budaya Ikonik Sumatra Rusak Diterjang Bencana, Menbud Fadli Zon Bergerak Cepat
-
Vokal Kritik Pemerintah, Ekspresi Fedi Nuril saat Fadli Zon Berpidato di FFI 2025 Viral
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar