KPK Bahas Status Kasus Century Pekan Depan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan status kasus korupsi bailout Bank Century. Namun, untuk memastikan apakah akan memulai penyelidikan baru dan menentukan tersangka baru, pimpinan KPK akan membicarakannya pada pekan depan.

"Jadi mohon bersabar sebentar. Kemungkinan dibuka penyelidikan yang baru, kemudian bahkan mungkin ada juga yang dari fakta yang sudah ada langsung ada yang ditersangkakan itu sangat mungkin. Itu kita akan bicarakan minggu depan kalau pimpinan sudah lengkap kumpul berlima," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

Agus mengatakan saat ini KPK baru menyelesaikan kajian terhadap kasus yang sudah menjerat Budi Mulya tersebut.

"Ini yang kita tegaskan memang sudah selesai melakukan kajian. Dan kemarin setelah putusan praperadilan itu, kita tugaskan penyidik dan jaksa penuntut umum mendalami, memetakan siapa-siapa saja dan perannya apa. Juga kita yang pasti melihat amar putusan dari kasus yang sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa sebenanrnya hasil pendalaman tersebut sudah ada.

"Kemudian sebetulnya masukan dari mereka sudah siap, tapi saya belum baca. Karena masukan mereka akan dipaparkan di depan pimpinan. Nah, di depan pimpinan ini kita masih nunggu," lanjut Agus.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi Mukhtar memutuskan gugatan praperadilan yang diajukan LSM MAKI untuk memerintah KPK melanjutkan proses hukum kasus Bank Century.

Hakim praperadilan dalam amar putusannya juga memerintahkan agar KPK sebagai pihak termohon menetapkan tersangka terhadap sejumlah orang yang didakwa bersama-sama terlibat skandal Bank Century dalam dakwaan eks Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya.

Mereka yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya adalah Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI), Siti Chalimah Fadjrijah (DG Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah), Alm Budi Rochadi (DG Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan) dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian FPJP ke Bank Century.

Sedangkan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya didakwa bersama-sama Muliaman Harmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan, Hariadi Agus Sarwono (DG Bidang Kebijakan Moneter) dan Ardhayadi Mitroatmodjo (DG Bidang Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI) serta Raden Padede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dalam perkara Century, majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis Budi Mulya dihukum penjara selama 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Budi Mulya dinilai majelis hakim merugikan keuangan negara sebesar Rp689,894 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sedangkan di tingkat kasasi, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).