Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon memprediksi Presiden Joko Widodo lebih kesulitan menentukan calon wakil presiden di bandingkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, partai-partai yang kini mendukung Jokowi, tarik menarik untuk tentukan Cawapres.
"Saya kira nanti (Jokowi) juga akan menghadapi persoalan yang sama. Mungkin jauh lebih berat (tentukan Cawapres). Kalau kami kan lebih simple. Tapi kan di sana pasti akan lebih berat. Siapa pun yang dipilih belum tentu partai yang lainnya bisa menerima," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (24/4/2018).
Fadli menilai kondisi ini bisa menjadi peluang bagi Gerindra untuk menarik partai pendukung Jokowi untuk balik arah, mendukung Prabowo. Berkaca pada Pilpres 2014 silam, partai-partai berlaku dinamis. Bila kandidat mengambil keputusan yang sama sekali tidak menguntungkan, maka bukan tidak mungki partai-partai itu akan bermanuver.
"Ya pasti (peluang buat Gerindra). Kalau misalnya belajar dari pengalaman di 2014 juga, partai-partai itu dinamis. Artinya kalau mereka merasa tidak cocok dengan Pak Jokowi atau memilih wakilnya tidak cocok dan mereka ingin bergabung dengan kami, ya tentu dengan tangan terbuka ya, nggak ada masalah," tutur Fadli.
Partai Politik yang sudah menyatakan dukungan pada Jokowi di antaranya PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura. Selain itu, dua partai pendatang baru juga telah memberikan dukungan pada Jokowi, yakni Perindo dan PSI.
PKB juga menyatakan sikap akan mendukung Jokowi. Namun sikap tersebut belum tentu sama bila kepentingannya menjadikan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres pendamping Jokowi tak diakomodir.
Sementara Prabowo, baru didukung oleh partainya sendiri, yakni Partai Gerindra. PKS yang selama ini punya kedekatan dengan Gerindra, balum secara resmi mendukung Mantan Danjen Kopassus itu. Partai lain yang belum menentukan sikap yaitu Partai Demokrat dan PAN.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu