Suara.com - Tingginya elektabilitas Joko Widodo saat ini memicu PDI Perjuangan untuk bekerja lebih keras lagi. PDIP merasa bertanggung jawab untuk lebih dekat dengan rakyat.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan tingginya elektabilitas Joko Widodo sekarang membuktikan masih besarnya nilai kepercayaan rakyat kepada kinerja Jokowi.
"Artinya kepemimpinan Pak Jokowi diterima rakyat dan ini menjadi tanggung jawab bagi PDIP dengan seluruh partai politik pengusung untuk semakin bergerak kebawah (rakyat)," jelas Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Selasa (24/4/2018).
Hasto menerangkan PDIP memiliki komitmen bahwa Jokowi harus mampu mendedikasikan kepemimpinannya sepenuhnya kepada rakyat melalui perencanaan langkah-langkah yang dapat menghasilkan fungsi di berbagai bidang.
"Harus dimulai sebuah langkah-langkah terencana sehingga menghasilkan fungsi dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik sebaik-baiknya," terangnya.
Ia pun berharap kepada seluruh kader partai untuk tidak terlena dengan elektabilitas saat ini. Hasto menyarankan untuk lebih bekerja keras agar selalu mendapatkan suara di tengah rakyat.
"Kami berharap kepada seluruh kader partai agar tak cepat berpuas diri dengan kepercayaan rakyat itu kami harus bekerja lebih keras lagi harus lebih sering berada ditengah rakyat lagi," harapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Harta Kekayaan Hendrar Prihadi, Kader PDIP yang Dicopot dari Kepala LKPP
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
Kepala LKPP Diisi Sarah Sadiqa, PDIP Pasrah usai Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo, Mengapa?
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu