Suara.com - Mabes Polri tak pernah mengintruksikan kepada jajaranya untuk menyita atribut yang bertuliskan #2019GantiPresiden yang beredar ditengah kalangan masyarakat.
Hal ini disampaikan, terkait adanya informasi yang beredar mengenai tenda becak milik salah satu warga Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Sumatera Utara yang terbuat dari spanduk bertuliskan #2019GantiPresiden disita oleh oknum polisi pekan lalu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal M. Iqbal mengatakan tak persoalkan masyarakat memakai atribut #2019GantiPresiden. Termasuk mengenakan kaos bertuliskan tulisan itu.
"Kalau cuma ada cap, kami tidak melarang. Nggak ada, apalagi intruksi," kata Iqbal, Selasa (24/4/2018).
Iqbal menjelaskan selama pemakaian atribut #2019GantiPresiden tak melanggar aturan, seperti melanggar lalu lintas.
"Tidak ada. Ya, kecuali ada pelanggaran di situ atau pelanggaran lantas (Lalu lintas)," ujar Iqbal.
Ternyata turut beredar pula informasi dari media sosial diunggah akun Facebook bernama Arrasyid Hakim. Arrasyid Hakim capture sebuah percakapan dalam Instagram. Isinya foto polisi yang tersenyum di depan sebuah toko sablon.
“Tempat sablon kaos saya pun didatangi polisi jika ada yang buat kaos #2019GantiPresiden harus izin dari polisi dulu. Yang mesen baju harus diminta KTP dan nomor HPnya,” tulis dalam postingan itu.
Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, mengatakan informasi di media sosial tersebut, merupakan berita bohong atau hoax.
Baca Juga: Amien Rais Sebut Terbentuknya Poros Ketiga Pilpres 2019 Mustahil
"Itu hoax lagi itu. Nggak ada sweeping - sweeping (polisi)," tegas Setyo.
Berita Terkait
-
Jokowi Disarankan Pilih Cawapres di Luar Koalisi Pendukung
-
Begini Tahapan Memilih Cawapres untuk Jokowi Setelah Pilkada 2018
-
Amien Rais Sebut Terbentuknya Poros Ketiga Pilpres 2019 Mustahil
-
Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Meragukan Metodologi Survei
-
Elektabilitas Jokowi Tinggi, Sekjen PDIP: Kader Jangan Terlena
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu