Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad meminta lembaga survei yang telah menyatakan elektabilitas Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto turun, agar lebih terbuka kepada publik terkait metodologi survei yang digunakan.
"Soal elektabilitas ini memang harus kita imbau, ini kan lembaga survei yang kemarin menyatakan pak Prabowo elektabilitasnya turun yang kita imbau supaya lebih terbuka lah dalam metode survei dan lain-lain," kata Dasco di DPR, Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Pernyataan Dasco menanggapi hasil survei Litbang Kompas, yang dirilis kemarin. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo turun dari 18,2 persen menjadi 14,1 persen. Namun di sisi lain, elektabilitas Presiden Joko Widodo disebutkan, naik dari 16,3 persen menjadi 55,9 persen.
Dasco mengatakan, belakangan ini Prabowo sudah membatasi dirinya untuk tak terlibat dalam kegaduhan politik. Namun, karena hasil survei tersebut menunjukkan elektabilitas Prabowo turun, maka Prabowo akan lebih banyak berkomentar terhadap situasi saat ini. Supaya elektabilitas naik kembali.
"Nah kalo kemudian ada survei yang mengatakan elektabilitasnya turun yah kita bisa saja nanti minta pak Prabowo supaya elektabilitas naik, supaya rakyat puas," ujar Dasco.
Prabowo akan diminta berkomentar lebih banyak di media sosial tentang ketidakpuasan rakyat atas kinerja pemerintah selama ini.
"Apa yang disampaikan oleh rakyat tentang ketidakpuasan misalnya, tentang kinerja pemerintah terhadap kami para wakilnya yang di DPR kemudian belum terwujud, yah kami bisa minta pak Prabowo setiap hari ngomong di media soal misalnya ketidak puasan," tutur Dasco.
"Apakah itu yang dimaksud oleh kawan-kawan? Kan begitu, kalay yah suapaya elektabilitas naik harus begitu yah, nanti kami juga bisa sampaikan, ya sudah nanti pak Prabowo ngomong saja tiap hari, nanti jatuhnya gaduh terus," ujar Dasco menambahkan.
Berita Terkait
-
Sosok dan Rekam Jejak Angga Raka Prabowo yang Punya 2 Jabatan: Kepala BKP & Wamen Komdigi
-
Mengatasi Gagal Download Kartu Sulingjar: Panduan dan Tipsnya
-
Memahami Soal dan Jawaban Survei Lingkungan Indonesia Belajar 2025
-
Link Isi Survei Lingkungan Belajar 2025 untuk Guru dan Kepala Sekolah PAUD, SD, SMP, SMA
-
Pengganti Ipar Haji Isam, Ini Sosok Rohmat Marzuki yang Jadi Wamenhut
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu