Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta masyarakat untuk tak langsung percaya dengan berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait kerusuhan yang terajdi di rumah tahanan (Rutan) Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa hingga Rabu dini hari tadi. Pasalnya, Sahroni percaya Polri tak akan menutupi dan akan segera mengumumkan kronologis dan motifnya secara lengkap.
"Jangan langsung percaya dengan berbagai kabar ataupun foto yang beredar di media sosial. Saya yakin Polri akan segera menuntaskan kasus ini dan mengumumkan ke publik mengenai semua hal menyangkut kerusuhan ini, termasuk penyebab dan motifnya,” kata Sahroni melalui keterang pers yang diterima wartawan, Rabu (9/5/2018).
Namun, Sahroni mengingatkan Polri untuk bergerak cepat dalam penanganan kasus ini untuk mencegah semakin banyaknya informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Jangan sampai masyarakat termakan informasi salah hingga terprovokasi atau berdampak pada lunturnya kepercayaan terhadap Polri.
"Terlebih kerusuhan ini terjadi di rutan yang berada di markas Brimob," katanya.
Sahroni mengingatkan adanya klaim dari ISIS yang mengaku mendalangi kerusuhan ini melalui aplikasi media sosial. Jika memang pernyataan itu memiliki korelasi dengan kerusuhan di Rutan Brimob, maka Polri dan pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pengamanan tahanan. Khususnya yang terlibat dalam kasus terorisme.
"Sebaliknya bila tak berkaitan dengan ISIS, Polri harus segera menginformasikan kebenarannya secara detail agar publik tak termakan hasutan," kata dia.
Hal ini dilontarkan Sahroni menanggapi pernyataan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono yang menjelaskan kerusuhan disebabkan persoalan nasi titipan keluarga tahanan.
Dalam kesempatan yang sama Sahroni menilai pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan di berbagai rutan, termasuk di Rutan Mako Brimob. Kerusuhan di lokasi ini diketahui bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya insiden keributan juga terjadi di rumah tahanan yang lekat dengan kasus terorisme ini pada 11 November 2017 silam.
Keributan ketika itu bermula saat petugas Densus 88 melakukan sweeping di sel-sel narapidana dan menyita sejumlah ponsel.
Baca Juga: Rutan Mako Brimob Rusuh, 41 Teroris di Polda Metro Pekik Takbir
Berita Terkait
-
Polri Bantah Keterlibatan ISIS di Kerusuhan Maut Mako Brimob
-
Seharusnya Tempat Paling Aman, Fadli Zon Kritik Rusuh Mako Brimob
-
Narapidana Teroris Masih Sandera Seorang Polisi di Mako Brimob
-
Satu Napi Teroris Ditembak Mati karena Merebut Senjata Polisi
-
Rusuh Mako Brimob, 5 Polisi dan 1 Narapidana Tewas
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar