Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan orasi politik dalam kampanye akbar pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut tiga, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, di lapangan Monumen Perjuangan Rakyat, Jalan Dipatiukur No. 48, Lebak Gede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (12/5/2018).
Dalam orasinya, Prabowo membicarakan topik tentang pengalaman pribadi, isu politik, hingga masalah ekonomi Indonesia saat ini.
Anak dari begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo itu meminta masyarakat Jawa Barat untuk mendukung Sudrajat-Syaikhu dalam kontestasi Pilgub Jabar 2018. Sudrajat-Syaikhu merupakan calon yang diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PKS, dan PAN.
"Saya datang ke sini, pertama, tentunya untuk meminta dukungan, bantuan saudara sekalian, dan siap mengirim Mayjen TNI Sudrajat dan Ustadz Syaikhu menjadi Gubernur Jabar," katanya.
Menurutnya, kalau saja nanti Sudrajat-Syaikhu bisa menang, maka hal itu menjadi tolak ukur bagi Gerindra yang akan kembali bertarung di kancah Pilpres 2019 mendatang. "Apa yang terjadi di Jabar akan mempengaruhi kehidupan di Indonesia," katanya.
Prabowo pun mengaku memiliki utang terhadap masyarakat Jawa Barat. Sebab, dalam Pilpres 2014 lalu, Prabowo meraih kemenangan dari pesaingnya Joko Widodo di Jawa Barat. Namun, akhirnya hasrat mantan Danjen Kopassus itu harus kandas lantaran kalah dalam perhitungan total suara nasional Pilpres waktu itu.
"Rakyat Jabar selalu dukung saya dalam perjuangan saya. Dalam pemilihan kemarin kalian memilih saya. Saya ucapkan terima kasih ke warga Jabar, tapi saya masih utang ke warga Jabar," jelasnya.
Saat Prabowo sedang berorasi, tiba-tiba ribuan peserta yang hadir di acara kampanye akbar itu meminta Prabowo untuk berorasi menggunakan bahasa Sunda. Namun, Prabowo seketika menolak, dengan alasan dia kurang fasih menggunakan bahasa Sunda.
"Maaf, bahasa Sunda saya kurang (bagus). Saya hanya bisa marah-marah pakai bahasa Sunda," katanya.
Seolah terpancing dengan diksi kata "marah-marah" yang dia lontarkan sebelumnya, Prabowo langsung berbicara tentang kepongahan elite politik di Jakarta.
"Elite di Jakarta nggak suka sama Prabowo Subianto. Emang gua pikirin. Elite di Jakarta yang bikin kalian (masyarakat) marah-marah," ucapnya. (Aminuddin)
Berita Terkait
-
Bukan Dibacok Begal! Pria di Tambora Patah Kaki Hantam Beton Gara-gara Mabuk
-
Strategi Metropolitan Land Mengelola Risiko di Tengah Dinamika Properti
-
Mega Salsabillah Sentil Balik Deddy Corbuzier dan KDM soal Penjual Es Gabus, Alasannya Keren Banget
-
Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
-
Sudrajat Penjual Es Gabus Ketahuan Banyak Bohong, Deddy Corbuzier Batal Kasih Bantuan
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
-
Media Asing: Donald Trump 'Permalukan' FIFA Sebelum Piala Dunia 2026 Dimulai
Terkini
-
Siswa Disabilitas SMAN 81 Jakarta Bobol Sistem Pertahanan Militer, Kini Dilirik Intelkam Polri
-
Rumor Pergantian Menkeu Menguat Usai Chatib Basri Bertemu Prabowo, Ini Kata Dasco
-
Jaksa Bongkar Niat Jahat Nadiem Makarim: Tak Hanya Rencana, Tapi Dieksekusi Sistematis
-
Polri Akui Sulit Penuhi Kuota 2 Persen Disabilitas: Butuh 9.000 Personel
-
Instruksi Ngeri Ketua Yayasan Daycare Little Aresha: Kalau Lari-larian Diikat Saja
-
Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK
-
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy
-
545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim
-
75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!