Suara.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1439 Hijriyah atau tahun 2018 jatuh pada, Kamis (17/5/2018) lusa.
Penetapan itu merujuk hasil perhitungan astronomi atau hisab yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
"Kalau 1 Syawal atau Hari Idul Fitri 2018 jatuh pada, Jumat 15 Juni. Kemudian 1 Zulhijah tahun ini bertepatan dengan, Senin 13 Agustus. Dengan begitu, Hari Arafah atau 9 Zulhijah bersamaan dengan, Selasa 21 Agustus," jelas Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Jam Kerja PNS Jakarta Didiskon di Ramadan, Sandiaga: Enak Banget
Sementara itu, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan sidang Isbat pada hari ini, Selasa (15/5/2018), di Auditorium HM Rasjidi Kemenag mulai pukul 17.00 WIB.
Sidang Isbat biasanya mempertimbangkan hasil perhitungan hisab dan juga menggunakan metode melihat bulan (rukyatul hilal). Keduanya dipadupadankan untuk menjadi landasan penetapan hari besar keagamaan Islam.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, dalam banyak kesempatan kerap meminta pengertian masyarakat umum untuk saling menghargai metode penetapan hari besar keagamaan.
Baik pemerintah maupun Muhammadiyah, kata dia, memiliki dasar argumen yang kuat untuk penetapan hari keagamaan, seperti untuk menetapkan awal puasa dan lebaran.
Baca Juga: Bom Gereja Surabaya, MUI Tegaskan Aksi Terorisme Itu Haram!
Di lain pihak, jamaah Tarekat Naqsabandiyah, Sumatera Barat mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah pada hari ini, Selasa (15/5/2018), dan telah melaksanakan Salat Tarawih sejak, Senin (14/5/2018) malam.
"Kami mengambil berdasarkan sistem hisab berdasarkan malam saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah," kata Pimpinan Tarekat Naqsabandiyah Sumbar Syafri Malin Mudo, dikutip dari Antara.
Perhitungannya, kata dia, dihitung saat Rasulullah Muhammad SAW hijrah pada Rabu petang, dan malam Kamis.
Artinya satu hari puasa dihitung berdasarkan malam nabi hijrah dan perhitungannya setiap tahun Hijriah puasa digenapkan hingga 30 hari.
Naqsabandiyah berpuasa dengan perhitungan 30 hari puasa Ramadhan dan 6 hari puasa syawal. Dengan demikian Idul Fitri akan jatuh pada 1 Syawal tepatnya 13 Juni 2018.
Berita Terkait
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Eks Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?
-
Bergerak ke Sulsel dan Kaltim, KPK Sudah Periksa 350 Biro Travel dalam Kasus Haji
-
Muhammadiyah dan Gus Mus Kompak Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi