Kompak! Pemerintah, NU, dan Muhammadiyah Rayakan Iduladha Serentak 27 Mei 2026

Suara.com - Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Penetapan ini membuat pelaksanaan Iduladha tahun ini berlangsung serentak antara pemerintah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU).

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, usai sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 H di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

“Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026 Masehi dan dengan demikian Hari Raya Iduladha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026,” ujar Nasaruddin.

Penetapan pemerintah diambil berdasarkan hasil rukyatul hilal di sejumlah wilayah Indonesia yang dikombinasikan dengan perhitungan hisab astronomi.

Sebelumnya, Muhammadiyah lebih dulu menetapkan Iduladha 1447 H jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 melalui metode hisab astronomi global dalam sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026 berdasarkan Parameter Kalender Global (PKG) yang digunakan untuk penentuan awal bulan Hijriah secara internasional.

Secara astronomis, ijtimak atau konjungsi Matahari dan Bulan menjelang Zulhijjah 1447 H terjadi pada Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 20.01.02 UTC.

Namun saat Matahari terbenam di hari yang sama, belum ada wilayah di dunia yang memenuhi kriteria PKG.

Karena parameter tinggi Bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat belum terpenuhi, awal Zulhijjah dimundurkan menjadi 18 Mei 2026. Dari hasil perhitungan tersebut, Iduladha kemudian ditetapkan jatuh pada 27 Mei 2026.

Baca Juga: Pernyataan Orang Desa Tak Pakai Dolar Menyesatkan, FKBI Ingatkan Prabowo RI Ketergantungan Impor

Sementara itu, NU juga menetapkan Hari Raya Iduladha pada tanggal yang sama setelah adanya laporan keberhasilan rukyat hilal pada 17 Mei 2026.

Keputusan tersebut merujuk pada hasil rukyat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Muktamar Ke-34 NU di Lampung, serta mempertimbangkan kesepakatan negara anggota MABIMS yang meliputi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.