Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), atas rentetan kejadian aksi teror di sejumlah tempat dalam lima hari terakhir.
"Kepada BIN, Kepolisian, BNPT, itu harus dievaluasi dong, mereka yang mempunyai tupoksi untuk masalah ini, ada pencegahan, penindakan," kata Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR MPRI RI, Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengingatkan, lembaga-lembaga tersebut di atas memiliki anggaran yang sangat besar untuk laksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat keamanan.
Bahkan, menurut Fadli Zon, anggaran yang dikucurkan buat lembaga-lembaga itu selalu meningkat tiap kali ada pembahasan anggaran di DPR. Kata politikus 46 tahun tersebut, mestinya dengan anggaran yang besar, kinerja embaga-lembaga itu juga semakin meningkat.
"Anggaran BIN saja semakin besar, berkali-kali lipat. Anggaran kepolisian juga naiknya dalam berapa tahun ini berkali-kali lipat. Tapi peningkatan anggaran ini harusnya sejalan dong dengan kinerja. Dari 2014 ke 2017 anggaran buat Polisi itu luar biasa peningkatannya," tutur Fadli Zon.
Fadli Zon tak ingin berbicara pada ranah politik jabatan tiap-tiap pribadi di lembaga-lembaga itu. Namun Fadli berharap agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Polri, BIN dan BNPT.
"Kelembagaan secara keseluruhan harus ada evaluasi, dan mereka yang berada bertanggungjawab, harus ada semacam punisment dong," ujar Fadli Zon.
Fadli Zon meyakini ada masalah pada lembaga-lembaga tersebut. Buktinya yaitu saat Rumah Tahanan Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, bisa dikuasai oleh nara pidana teroris. Bahkan, lima aparat harus menjadi korban.
"Bagaimana bisa coba di sana terjadi penguasaan oleh narapidana sampai 36 jam. Itu kan luar biasa. Berarti ada masalah. Nggak mungkin tidak ada masalah," tutur Fadli Zon.
"Kemudiam setelah itu terjadi satu rangkaian. Berarti ada relasi, secara teoritis ada relasi, tidak mungkin berdiri sendiri apa yang terjadi di Surabaya, di beberapa tempat, pasti ada relasi," Fadli Zon menuturkan.
Berita Terkait
-
Geger! Fadhil Zon Digugat ke PTUN Jakarta soal Pernyataan Kontroversial Peristiwa Mei 1998
-
Peringatan Ulta Levenia soal Ancaman Intervensi Asing di Indonesia
-
Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025, Ini Panduan Lengkapnya
-
Prabowo Sebut Ada Makar dan Terorisme, Ferry Irwandi: Ibarat Kapal Tenggelam, Jangan Salahkan Air
-
Kepala BIN Tiba-tiba Dipanggil ke Istana, Siap Ungkap Aktor di Balik Demo Ricuh?
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgup Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
Terkini
-
Geger! Fadhil Zon Digugat ke PTUN Jakarta soal Pernyataan Kontroversial Peristiwa Mei 1998
-
Pemerintah Tolak Tim Investigasi Independen Kasus Kematian Demo, Yusril: Proses Hukum Sudah Jalan
-
'Jangan Percaya IMF!' Ucapan Lama Menkeu Purbaya Sardewa Kini Jadi Bumerang?
-
Keterlibatan Pelajar Berunjuk Rasa Meningkat: Bukti Kesadaran Dini Melawan Sistem yang Menindas!
-
Detik-detik Pria Berjilbab Rampok Mobil Pajero Sport di Bandara
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Jusuf Kalla: Memang Perlu Ada Perubahan, Kesejahteraan hingga Keadilan
-
Mendadak Menkeu Purbaya Disebut Punya Kecerdasan seperti BJ Habibie Gara-gara Ini
-
Dikritik Tak Turun Saat Rusuh, Gubernur Pramono: Saya Mantan Demonstran, Tak Mau Ambil Panggung
-
Terungkap! Ini Alasan Prabowo Rahasiakan Sosok Menko Polhukam Definitif Pengganti Budi Gunawan
-
JK Ungkap Dua Masalah Perjanjian Damai Helsinki yang Belum Tuntas: Lahan dan Bendera Aceh