Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), atas rentetan kejadian aksi teror di sejumlah tempat dalam lima hari terakhir.
"Kepada BIN, Kepolisian, BNPT, itu harus dievaluasi dong, mereka yang mempunyai tupoksi untuk masalah ini, ada pencegahan, penindakan," kata Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR MPRI RI, Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengingatkan, lembaga-lembaga tersebut di atas memiliki anggaran yang sangat besar untuk laksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat keamanan.
Bahkan, menurut Fadli Zon, anggaran yang dikucurkan buat lembaga-lembaga itu selalu meningkat tiap kali ada pembahasan anggaran di DPR. Kata politikus 46 tahun tersebut, mestinya dengan anggaran yang besar, kinerja embaga-lembaga itu juga semakin meningkat.
"Anggaran BIN saja semakin besar, berkali-kali lipat. Anggaran kepolisian juga naiknya dalam berapa tahun ini berkali-kali lipat. Tapi peningkatan anggaran ini harusnya sejalan dong dengan kinerja. Dari 2014 ke 2017 anggaran buat Polisi itu luar biasa peningkatannya," tutur Fadli Zon.
Fadli Zon tak ingin berbicara pada ranah politik jabatan tiap-tiap pribadi di lembaga-lembaga itu. Namun Fadli berharap agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Polri, BIN dan BNPT.
"Kelembagaan secara keseluruhan harus ada evaluasi, dan mereka yang berada bertanggungjawab, harus ada semacam punisment dong," ujar Fadli Zon.
Fadli Zon meyakini ada masalah pada lembaga-lembaga tersebut. Buktinya yaitu saat Rumah Tahanan Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, bisa dikuasai oleh nara pidana teroris. Bahkan, lima aparat harus menjadi korban.
"Bagaimana bisa coba di sana terjadi penguasaan oleh narapidana sampai 36 jam. Itu kan luar biasa. Berarti ada masalah. Nggak mungkin tidak ada masalah," tutur Fadli Zon.
"Kemudiam setelah itu terjadi satu rangkaian. Berarti ada relasi, secara teoritis ada relasi, tidak mungkin berdiri sendiri apa yang terjadi di Surabaya, di beberapa tempat, pasti ada relasi," Fadli Zon menuturkan.
Berita Terkait
-
Fadli Zon Umumkan Progres Buku Sejarah Indonesia, Siap Diterbitkan Akhir Tahun
-
Habib Umar Bin Hafidz Keturunan Apa? Kehadirannya Disambut Lautan Manusia di Monas
-
Fadli Zon Umumkan Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Rilis Tanggal 14 Desember!
-
Kenapa Doa Tak Dikabulkan? Jawaban Habib Umar Bikin Banyak Orang Tersadar
-
Agama Azka Corbuzier Apa? Deddy Corbuzier Minta Habib Umar bin Hafidz Doakan Anaknya
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD