Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid berharap pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan dalam rangka penanggulangan terorisme dari pihak TNI tidak bersifat permanen. Sebab porsi pemberantasan teroris sudah dilakukan Densus 88.
Hidayat mengatakan Koopssusgab bisa diturunkan kalau pihak Polri dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 anti-teror tidak mampu mengatasi teror di tanah air.
"Tidak perlu permanen, karena keperluannya dalam posisi di mana polisi sudah tidak mampu, dan dalam posisi di mana kejahatan terorisme sangat luar biasa dahsyatnya, sehingga negara dalam kondisi darurat misalnya," ujar Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2018).
Meski keterlibatan Koopssusgab sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo, Hidayat meminta payung hukumnya harus jelas. Hidayat menyebut payung hukum penting untuk menghindari masalah hukum baru dan supaya tidak menimbulkan kontroversi.
"Terorisme sekarang ini kan bukan pertempuran terbuka. Karena itu yang paling banyak dilakukan adalah penguatan intelijen dan penguatan faktor-faktor koordinasi antarlembaga intelijen untuk pemberantasan terorisme," jelas dia.
Namun, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai Polri masih mampu memberantas teroris di tanah air, meski sejumlah daerah di Indonesia diteror bom.
"Saya melihat polisi masih mampu mengatasi masalah ini," kata Hidayat.
Terakhir, politikus yang akrab disapa HNW ini meminta keterlibatan Koopsusgab dikaji ulang. Sebab, polisi dinilai masih mampu memberantas jaringan teroris.
"Saya tidak mengatakan tidak perlu. Perlu atau tidak perlu, perlu dikaji lagi lebih obyektif dan lebih kuat lagi. Tapi polisi sesungguhnya bisa melakukan aktivitasnya secara maksimal," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli
-
Siapa Lelaki Misterius yang Fotonya Ada di Ruang Kerja Prabowo?
-
Dari Molotov Sampai Dispenser Jarahan, Jadi Barang Bukti Polisi Tangkap 16 Perusuh Demo Jakarta
-
BBM di SPBU Swasta Langka, Menteri Bahlil: Kolaborasi Saja dengan Pertamina
-
Polisi Tetapkan 16 Perusak di Demo Jakarta Jadi Tersangka, Polda Metro: Ada Anak di Bawah Umur
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar