Suara.com - Desakan penggantian Kepala Korps (Kakor) Brimob Polri, Irjen Rudy Sufahriadi, mencuat pasca kerusuhan di Rutan Mako Brimob. Menanggapi desakan dari mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli itu, anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan kerusuhan napi teroris (napiter) di Mako Brimob tak lantas menjadi tanggung jawab Kakor Brimob, karena perkara terorisme tak hanya melibatkan Polri semata.
"Pak Rizal Ramli jangan melihat persoalan kerusuhan di Rutan Brimob hanya dari sepotong sudut pandang saja. Seharusnya melihat apa yang terjadi di dalamnya dan apa yang ada di sana secara utuh,” kata Sahroni melalui keterangan persnya, Jumat (18/5/2018) malam.
"Persoalan terorisme harus dihadapi bersama bukan hanya tanggung jawab Kakor Brimob," lanjutnya.
Sahroni menyatakan, pasca kerusuhan di Rutan Mako Brimob, evaluasi telah diingatkan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo. Salah satu yang menjadi penekanan adalah pengamanan ekstra untuk napiter. Pemerintah dan DPR juga telah sepakat mengebut rampungnya RUU Antiterorisme untuk menangkal dan memberantas pergerakan teroris di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Sahroni menuturkan, meski berada di dalam Mako Brimob, namun pengamanan tetap berada di ranah Bareskrim.
"Tanggung jawab di Rutan Brimob itu bukan pada Kakor Brimob. Saya tegaskan kembali bahwa persoalan terorisme bukan hanya melibatkan Polri, tapi semua unsur, baik TNI hingga elemen pemerintah dan masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, Rizal Ramli memang mengkritik sikap Irjen Rudy Sufahriadi yang tak mengundurkan diri pasca kerusuhan tersebut. Rizal menilai Kakor Brimob harusnya mengundurkan diri sebagai rasa tanggung jawab.
"Aneh ya, kejadian sebesar itu di Mako Brimob, Kepala Brimob-nya tidak mengundurkan diri," tutur Rizal baru-baru ini.
Rizal pun membandingkan sikap Kakor Brimob yang seharusnya mengikuti langkah pejabat-pejabat di luar negeri yang menggundurkan diri saat terjadi persoalan.
Terkait hal ini, Sahroni menekankan pemberantasan terorisme di Indonesia justru dinilai bagus oleh dunia internasional.
"Jangan lantas membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan luar negeri. Penting diingat; Indonesia termasuk diakui dalam pemberantasan terorisme," tutup Sahroni.
Berita Terkait
-
7 Pertemuan Krusial Dasco - Prabowo yang Selesaikan Masalah Bangsa di 2025
-
Krisis Energi di Pengungsian Aceh, Rieke Diah Pitaloka Soroti Kerja Pertamina
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Perubahan Skema Pupuk Subsidi Dinilai Dorong Transparansi
Terpopuler
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
147 Ribu Aparat dan Banser Amankan Misa Malam Natal 2025
-
Pratikno di Gereja Katedral Jakarta: Suka Cita Natal Tak akan Berpaling dari Duka Sumatra
-
Kunjungi Gereja-Gereja di Malam Natal, Pramono Anung: Saya Gubernur Semua Agama
-
Pesan Menko Polkam di Malam Natal Katedral: Mari Doakan Korban Bencana Sumatra
-
Syahdu Misa Natal Katedral Jakarta: 10 Ribu Umat Padati Gereja, Panjatkan Doa untuk Sumatra
-
Melanggar Aturan Kehutanan, Perusahaan Tambang Ini Harus Bayar Denda Rp1,2 Triliun
-
Waspadai Ucapan Natal Palsu, BNI Imbau Nasabah Tidak Sembarangan Klik Tautan
-
Bertahan di Tengah Bencana: Apa yang Bisa Dimakan dari Jadup Rp 10 Ribu Sehari?
-
Hampir Sebulan Pasca Banjir Bandang, Aceh Tamiang Masih Berkubang Lumpur dan Menahan Lapar
-
Sikap PKB Usai Kiai Ma'ruf Amin Pilih Jalan Uzlah