Suara.com - Desakan penggantian Kepala Korps (Kakor) Brimob Polri, Irjen Rudy Sufahriadi, mencuat pasca kerusuhan di Rutan Mako Brimob. Menanggapi desakan dari mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli itu, anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan kerusuhan napi teroris (napiter) di Mako Brimob tak lantas menjadi tanggung jawab Kakor Brimob, karena perkara terorisme tak hanya melibatkan Polri semata.
"Pak Rizal Ramli jangan melihat persoalan kerusuhan di Rutan Brimob hanya dari sepotong sudut pandang saja. Seharusnya melihat apa yang terjadi di dalamnya dan apa yang ada di sana secara utuh,” kata Sahroni melalui keterangan persnya, Jumat (18/5/2018) malam.
"Persoalan terorisme harus dihadapi bersama bukan hanya tanggung jawab Kakor Brimob," lanjutnya.
Sahroni menyatakan, pasca kerusuhan di Rutan Mako Brimob, evaluasi telah diingatkan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo. Salah satu yang menjadi penekanan adalah pengamanan ekstra untuk napiter. Pemerintah dan DPR juga telah sepakat mengebut rampungnya RUU Antiterorisme untuk menangkal dan memberantas pergerakan teroris di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Sahroni menuturkan, meski berada di dalam Mako Brimob, namun pengamanan tetap berada di ranah Bareskrim.
"Tanggung jawab di Rutan Brimob itu bukan pada Kakor Brimob. Saya tegaskan kembali bahwa persoalan terorisme bukan hanya melibatkan Polri, tapi semua unsur, baik TNI hingga elemen pemerintah dan masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, Rizal Ramli memang mengkritik sikap Irjen Rudy Sufahriadi yang tak mengundurkan diri pasca kerusuhan tersebut. Rizal menilai Kakor Brimob harusnya mengundurkan diri sebagai rasa tanggung jawab.
"Aneh ya, kejadian sebesar itu di Mako Brimob, Kepala Brimob-nya tidak mengundurkan diri," tutur Rizal baru-baru ini.
Rizal pun membandingkan sikap Kakor Brimob yang seharusnya mengikuti langkah pejabat-pejabat di luar negeri yang menggundurkan diri saat terjadi persoalan.
Terkait hal ini, Sahroni menekankan pemberantasan terorisme di Indonesia justru dinilai bagus oleh dunia internasional.
"Jangan lantas membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan luar negeri. Penting diingat; Indonesia termasuk diakui dalam pemberantasan terorisme," tutup Sahroni.
Berita Terkait
-
DPR Tegaskan Belum Ada Usulan untuk Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
-
Nasdem Beberkan Alasan Ahmad Sahroni Kembali Jabat Pimpinan Komisi III DPR RI
-
DPR Sahkan Kesimpulan Komisi III: MKMK Tak Berwenang Intervensi Pemilihan Adies Kadir Sebagai Hakim
-
Ahmad Sahroni Resmi Kembali Jabat Pimpinan Komisi III DPR, Gantikan Rusdi Masse
-
Kasatgas Tito Apresiasi Dukungan DPR Percepat Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
-
Persib Bandung Gugur di AFC Champions League Meski Menang Tipis Lawan Ratchaburi FC
Terkini
-
KPK Perpanjang Larangan ke Luar Negeri Eks Menteri Agama Yaqut Terkait Korupsi Kuota Haji!
-
Hari Ini, Puluhan Ribu Petugas Mulai Verifikasi Lapangan Peserta PBI-JK
-
DPR Tegaskan Belum Ada Usulan untuk Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
-
Pemerintah Mulai Groundcheck Data BPJS PBI, Gus Ipul Minta Tak Ada Orang Titipan
-
Lanjutan Kasus Harvey Moeis: 10 Bos Timah jadi Tersangka Rugikan Negara Rp4,1 T, Apa Peran Mereka?
-
Pramono Guyur 16.000 Mahasiswa dengan Beasiswa KJMU: Semua Berhak Bermimpi Tinggi
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Skandal Suap Eks Bupati Kukar, KPK Sebut 3 Perusahaan Ini Jadi Alat Gratifikasi Rita Widyasari
-
Perubahan Rute dan Halte Transjakarta Mulai Tanggal 21 Februari 2026
-
Nasdem Beberkan Alasan Ahmad Sahroni Kembali Jabat Pimpinan Komisi III DPR RI