Suara.com - Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan memanggil perwakilan Ombudsman RI setelah Hari Raya Lebaran terkait penutupan Jalan Raya Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang diduga menyalahi aturan hukum.
Rencana pemanggilan itu dilakukan agar polisi bisa mendapatkan keterangan Ombudsman RI terkait dugaan maladmintrasi dari kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"(Setelah Lebaran kami panggil). Saat ini mereka (Ombudsman) masih libur ya," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamerta di Polda Metro Jaya, Senin (4/6/2018).
Polisi menghentikan sementara penyelidikan kasus tersebut karena menunggu Pemprov DKI untuk melakukan evaluasi atas pelanggaran administrasi yang ditemukan Ombudsman RI.
Sejak memublikasi temuan maladministrasi penataan PKL di Jatibaru pada 26 Maret 2018 lalu, Ombudsman memberikan waktu selama 60 hari agar Pemprov DKI bisa mengevaluasi kebijakan penataan PKL di Jatibaru.
'Belum ada penyelesaian rekomendasi. Ya kita tunggu rekomendasi dulu," kata Adi.
Meski waktu 60 hari yang diberikan kepada Pemprov DKI sudah lewat, Adi mengaku polisi tetap akan menunggu keterangan dari Ombudsman guna mengetahui apakah Pemprov DKI telah mengevaluasi soal penataan PKL di Jatibaru yang dianggap melanggar aturan.
"Jadi begini, kembalinya kepada rekomendasi ombudsman. Kalau Ombudsman menganggap dia tidak menjalankan isi rekomendasi, ya pastinya nanti kita akan menanyakan ke pihak Ombudsman. Tapi waktunya 60 hari sesuai dengan kesepakatan itu. Setelah 60 hari kita tanyakan ke Ombudsman," kata dia.
Kasus ini bermula setelah Anies dilaporkan Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian ke Polda Metro Jaya lantaran diduga melakukan pelanggaran terkait penataan PKL di Jalan Jatibaru. Jack Boyd melaporkan Anies dengan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Polisi juga telah memeriksa Jack Boyd Lapian sebagai pelapor dalam kasus tersebut. Selain itu, dua saksi yang diajukan Jack Boy yakni Muannas Aladid dan Aulia Fahmi juga sudah diperiksa polisi. Namun, sejauh ini, polisi belum memanggil Anies untuk dimintai keterangan sebagai terlapor dalam kasus tersebut.
Berita Terkait
-
Ucapan Pribumi, Taktis Pertimbangkan Buat Gugatan Baru ke Anies
-
Polda Metro Jaya Luncurkan Program Berteman Jakarta, Apa Itu?
-
RT se - Jakarta Ditargetkan Kumpulkan Zakat, Ini Pembelaan Anies
-
Begini Cara Ditlantas Polda Metro Dorong Tertib Berlalu Lintas
-
Besok Anies Hadapi Sidang Putusan Gugatan Pernyataan Pribumi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu