Suara.com - Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen menjadi kendala bagi Partai Politik untuk mengusung kader-kadernya dalam Pilpres mendatang. Hal tersebut juga dirasakan oleh Partai Demokrat yang juga menentang aturan tersebut.
Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti mengatakan, jika Presidential Threshold 20 persen cacat secara logika. Menurutnya, terkadang ada hal yang berbanding terbalik antara ekspetasi publik dan realitas politik.
"Bisa saja seseorang tokoh punya elektabilitas tinggi, bisa jadi alternatif dalam kontestasi, bisa saja tidak sinkron dengan realitas politik. Harus punya tiket 20 persen, tidak Parpol yang bisa sendiri harus berkoalisi," kata Agus di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2018).
Agus menjelaskan, jika aturan tersebut cacat secara logika karena Pilpres 2019 mendatang masih menggunakan tiket Pilpres 2014. Dirinya menyebut Presidential Threshold 20 persen akan memberatkan partai politik manapun.
"Karena setiap Parpol punya tokoh dan kandidat masing-masing. Sama dengan Demokrat, maka dari itu harus terbuka komunikasi dengan siapapun, tidak harus di depan media," jelasnya.
Agus menjelaskan, pihaknya masih harus menunggu hingga akhir-akhir jelang masa penutupan pendaftaran calon presiden tanggal 4 sampai 10 Agustus mendatang.
"Saya menduga Ini jadi last minute, ini kabutnya tebal. kita berharap mendekati Agustus harusnya terang, ternyata tidak. Karena parpol punya jagoan tokoh masing-masing. Itulah dalam konteks praktek politis praktis," tutur Agus.
Menurut Agus, Demokrat optimis untuk membangun persamaan koalisi, visi, misi, dan program yang pro rakyat.
"Kami akan tetap membangun chemistry, sehingga bila ada kesamaan mudah-midahn akan terbentuk, apakah dua poros atau tiga poros. Mudah-mudahan itu yang terbaik bagi rakyat kita," tandas Agus.
Berita Terkait
-
Demokrat Optimistis Menang di Pilkada Jateng, Jatim, dan Jabar
-
Jelang Pilkada Serentak, Partai Demokrat Gelar Doa Bersama
-
Polri Jawab Tuduhan SBY Jika Polisi, TNI dan BIN Tak Netral
-
Prabowo Galang Dana Kampanye Rp 50.000, PKS : Itu Bagus Sekali
-
Khofifah Dilaporkan ke KPK, PD: Cara Kotor Jatuhkan Lawan Politik
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
Pilihan
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
Terkini
-
PSI: Kunjungan Jokowi ke Daerah Bukan Safari Politik, Tapi Memenuhi Undangan
-
1 Warga Tewas Akibat Gempa M6,7 di Sulawesi Tengah, 312 Jiwa Terdampak
-
Apakah 'Nyanyian' Sony Sonjaya Bisa Jadi Kunci Bongkar Akar Korupsi MBG?
-
BEM Bersatu Tuding Ada Sosok Eks Petinggi Militer di Balik Aksi Demo Mahasiswa Tolak MBG
-
Guntur Romli Cium Motif Lain BEM Bersatu: Dari Mana Dana Bikin Konferensi Pers?
-
Gus Ipul: Prof Nasar Jadi Salah Satu Figur Kuat untuk Ketua Umum PBNU
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penyelesaian RAP Dana Otsus Tambahan & DTI Tahun 2026
-
BEM Bersatu Ungkap Fortuner Tyo Ardianto Atas Nama Adik Jenderal, Gerakan Mahasiswa Disusupi?
-
BEM Bersatu Tuding Ada Intervensi Politik di Balik Aksi Tolak MBG, Guntur Romli: Cocokologi
-
Puluhan Ribu Jemaah Bakal Padati Monas, Jakarta Gelar Haul Akbar Ulama Betawi Terbesar