Suara.com - Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen menjadi kendala bagi Partai Politik untuk mengusung kader-kadernya dalam Pilpres mendatang. Hal tersebut juga dirasakan oleh Partai Demokrat yang juga menentang aturan tersebut.
Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti mengatakan, jika Presidential Threshold 20 persen cacat secara logika. Menurutnya, terkadang ada hal yang berbanding terbalik antara ekspetasi publik dan realitas politik.
"Bisa saja seseorang tokoh punya elektabilitas tinggi, bisa jadi alternatif dalam kontestasi, bisa saja tidak sinkron dengan realitas politik. Harus punya tiket 20 persen, tidak Parpol yang bisa sendiri harus berkoalisi," kata Agus di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2018).
Agus menjelaskan, jika aturan tersebut cacat secara logika karena Pilpres 2019 mendatang masih menggunakan tiket Pilpres 2014. Dirinya menyebut Presidential Threshold 20 persen akan memberatkan partai politik manapun.
"Karena setiap Parpol punya tokoh dan kandidat masing-masing. Sama dengan Demokrat, maka dari itu harus terbuka komunikasi dengan siapapun, tidak harus di depan media," jelasnya.
Agus menjelaskan, pihaknya masih harus menunggu hingga akhir-akhir jelang masa penutupan pendaftaran calon presiden tanggal 4 sampai 10 Agustus mendatang.
"Saya menduga Ini jadi last minute, ini kabutnya tebal. kita berharap mendekati Agustus harusnya terang, ternyata tidak. Karena parpol punya jagoan tokoh masing-masing. Itulah dalam konteks praktek politis praktis," tutur Agus.
Menurut Agus, Demokrat optimis untuk membangun persamaan koalisi, visi, misi, dan program yang pro rakyat.
"Kami akan tetap membangun chemistry, sehingga bila ada kesamaan mudah-midahn akan terbentuk, apakah dua poros atau tiga poros. Mudah-mudahan itu yang terbaik bagi rakyat kita," tandas Agus.
Berita Terkait
-
Demokrat Optimistis Menang di Pilkada Jateng, Jatim, dan Jabar
-
Jelang Pilkada Serentak, Partai Demokrat Gelar Doa Bersama
-
Polri Jawab Tuduhan SBY Jika Polisi, TNI dan BIN Tak Netral
-
Prabowo Galang Dana Kampanye Rp 50.000, PKS : Itu Bagus Sekali
-
Khofifah Dilaporkan ke KPK, PD: Cara Kotor Jatuhkan Lawan Politik
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Jadi Biang Kerok Banjir Kemang, Normalisasi Kali Krukut Telan Biaya Fantastis Rp344 Miliar
-
Gubernur Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana
-
Fakta Baru Pengeroyokan Maut Kalibata, Ternyata Lokasi Bentrokan Lahan Milik Pemprov DKI
-
LPSK Puji Oditur Militer: 22 Senior Penganiaya Prada Lucky Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp1,6 Miliar
-
70 Cagar Budaya Ikonik Sumatra Rusak Diterjang Bencana, Menbud Fadli Zon Bergerak Cepat
-
Waspada Air Laut Tembus Tanggul Pantai Mutiara, Pemprov Target Perbaikan Rampung 2027
-
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp51 Triliun, AHY: Fokus Utama Pulihkan Jalan dan Jembatan
-
Perayaan Hanukkah Berdarah di Bondi Beach: 9 Tewas, Diduga Target Komunitas Yahudi?
-
Horor di Bondi Beach: Penembakan Brutal di Pantai Ikonik Australia, 9 Orang Tewas
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya