Suara.com - Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen menjadi kendala bagi Partai Politik untuk mengusung kader-kadernya dalam Pilpres mendatang. Hal tersebut juga dirasakan oleh Partai Demokrat yang juga menentang aturan tersebut.
Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti mengatakan, jika Presidential Threshold 20 persen cacat secara logika. Menurutnya, terkadang ada hal yang berbanding terbalik antara ekspetasi publik dan realitas politik.
"Bisa saja seseorang tokoh punya elektabilitas tinggi, bisa jadi alternatif dalam kontestasi, bisa saja tidak sinkron dengan realitas politik. Harus punya tiket 20 persen, tidak Parpol yang bisa sendiri harus berkoalisi," kata Agus di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2018).
Agus menjelaskan, jika aturan tersebut cacat secara logika karena Pilpres 2019 mendatang masih menggunakan tiket Pilpres 2014. Dirinya menyebut Presidential Threshold 20 persen akan memberatkan partai politik manapun.
"Karena setiap Parpol punya tokoh dan kandidat masing-masing. Sama dengan Demokrat, maka dari itu harus terbuka komunikasi dengan siapapun, tidak harus di depan media," jelasnya.
Agus menjelaskan, pihaknya masih harus menunggu hingga akhir-akhir jelang masa penutupan pendaftaran calon presiden tanggal 4 sampai 10 Agustus mendatang.
"Saya menduga Ini jadi last minute, ini kabutnya tebal. kita berharap mendekati Agustus harusnya terang, ternyata tidak. Karena parpol punya jagoan tokoh masing-masing. Itulah dalam konteks praktek politis praktis," tutur Agus.
Menurut Agus, Demokrat optimis untuk membangun persamaan koalisi, visi, misi, dan program yang pro rakyat.
"Kami akan tetap membangun chemistry, sehingga bila ada kesamaan mudah-midahn akan terbentuk, apakah dua poros atau tiga poros. Mudah-mudahan itu yang terbaik bagi rakyat kita," tandas Agus.
Berita Terkait
-
Demokrat Optimistis Menang di Pilkada Jateng, Jatim, dan Jabar
-
Jelang Pilkada Serentak, Partai Demokrat Gelar Doa Bersama
-
Polri Jawab Tuduhan SBY Jika Polisi, TNI dan BIN Tak Netral
-
Prabowo Galang Dana Kampanye Rp 50.000, PKS : Itu Bagus Sekali
-
Khofifah Dilaporkan ke KPK, PD: Cara Kotor Jatuhkan Lawan Politik
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Sekolah Rakyat di Situbondo Tetap Jalan 2026, Bupati Tegaskan Tidak Sepi Peminat
-
Terkunci dalam Kamar Saat Kebakaran, Pria ODGJ Tewas di Tambora
-
Bahasa Inggris Jadi Mapel Wajib SD-SMA Mulai 2027, Kemendikdasmen Siapkan Pelatihan Guru Massal
-
Komisi XIII DPR Dorong Kasus Konflik TPL di Danau Toba Dibawa ke Pansus Agraria
-
Jakpro Siapkan Kajian Teknis Perpanjangan Rute LRT Jakarta ke JIS dan PIK 2
-
'Apapun Putusannya, Kami Hormati,' Sikap Kejagung di Ujung Sidang Praperadilan Nadiem Makarim
-
Detik-detik Gempa Dahsyat di Filipina, Alarm Tsunami Aktif Buat Sulut dan Papua
-
Menko Zulkifli Hasan Panen Ayam Petelur, Apresiasi PNM Bangun Ketahanan Pangan Desa
-
Seskab Teddy Sampaikan Santunan dari Prabowo untuk Keluarga Prajurit yang Gugur Jelang HUT ke-80 TNI
-
Terungkap! Ini 'Dosa' Eks Kajari Jakbar yang Bikin Jabatannya Lenyap