Suara.com - Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen menjadi kendala bagi Partai Politik untuk mengusung kader-kadernya dalam Pilpres mendatang. Hal tersebut juga dirasakan oleh Partai Demokrat yang juga menentang aturan tersebut.
Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti mengatakan, jika Presidential Threshold 20 persen cacat secara logika. Menurutnya, terkadang ada hal yang berbanding terbalik antara ekspetasi publik dan realitas politik.
"Bisa saja seseorang tokoh punya elektabilitas tinggi, bisa jadi alternatif dalam kontestasi, bisa saja tidak sinkron dengan realitas politik. Harus punya tiket 20 persen, tidak Parpol yang bisa sendiri harus berkoalisi," kata Agus di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2018).
Agus menjelaskan, jika aturan tersebut cacat secara logika karena Pilpres 2019 mendatang masih menggunakan tiket Pilpres 2014. Dirinya menyebut Presidential Threshold 20 persen akan memberatkan partai politik manapun.
"Karena setiap Parpol punya tokoh dan kandidat masing-masing. Sama dengan Demokrat, maka dari itu harus terbuka komunikasi dengan siapapun, tidak harus di depan media," jelasnya.
Agus menjelaskan, pihaknya masih harus menunggu hingga akhir-akhir jelang masa penutupan pendaftaran calon presiden tanggal 4 sampai 10 Agustus mendatang.
"Saya menduga Ini jadi last minute, ini kabutnya tebal. kita berharap mendekati Agustus harusnya terang, ternyata tidak. Karena parpol punya jagoan tokoh masing-masing. Itulah dalam konteks praktek politis praktis," tutur Agus.
Menurut Agus, Demokrat optimis untuk membangun persamaan koalisi, visi, misi, dan program yang pro rakyat.
"Kami akan tetap membangun chemistry, sehingga bila ada kesamaan mudah-midahn akan terbentuk, apakah dua poros atau tiga poros. Mudah-mudahan itu yang terbaik bagi rakyat kita," tandas Agus.
Berita Terkait
-
Demokrat Optimistis Menang di Pilkada Jateng, Jatim, dan Jabar
-
Jelang Pilkada Serentak, Partai Demokrat Gelar Doa Bersama
-
Polri Jawab Tuduhan SBY Jika Polisi, TNI dan BIN Tak Netral
-
Prabowo Galang Dana Kampanye Rp 50.000, PKS : Itu Bagus Sekali
-
Khofifah Dilaporkan ke KPK, PD: Cara Kotor Jatuhkan Lawan Politik
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Danantara Akui Banyak Masalah Luar Biasa Besar di BUMN, Janji Bereskan Utang Kereta Cepat
-
Satu Tahun Sekolah Rakyat, Ratusan Siswa Torehkan Prestasi
-
Taruna Bhakti Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Gus Ipul: Jadi Fondasi Bentuk Karakter Siswa
-
Apa Arti Kota Global Jika Betawi Kehilangan Akar? FBR Tagih Pergub Lembaga Adat ke Pramono
-
Danantara: Seluruh BUMN Properti Dalam Kondisi Tidak Baik, Akan Dikonsolidasikan
-
Kesukseskan Pemberantasan Judol Tak Hanya dari Turunnya Nominal Transaksi
-
Dukung Program Prioritas Presiden, Mendagri Tito Groundbreaking Sekolah Rakyat Kabupaten Biak Numfor
-
Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 1 hingga 31 Agustus 2026 di Riau
-
Aston Villa Bungkam Indonesia All Stars 3-1 di GBK, Arkhan Kaka Cetak Gol Penghibur
-
Resmi! Port FC Tumbang, Persebaya vs Arema, Persija Hadapi Persib di Semifinal Piala Presiden 2026