Suara.com - Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak bisa maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang.
Pasalnya menurut aturan, JK tidak bisa menjadi cawapres kembali, karena sudah dua kali menjabat sebagai cawapres.
Namun jika JK tetap berkeinginan maju, maka ia harus maju sebagai capres, bukan cawapres.
"Dia (JK) kan sudah dua kali jadi wapres. Kalau masih mau maju, silakan jadi capres," ujar Akbar di Balai Kota, Jakarta Kamis (12/7/2018) malam.
Menurut Akbar, JK memiliki peluang untuk maju menjadi calon presiden. Ini karena JK sebelumnya tak pernah mencalonkan diri sebagai capres.
"Kan itu hak konstitusionalnya dia (JK). Kalau orang punya hak konstitusionalnya apa alasan kita nggak setuju, Kan itu hak konstitusional tentu saya juga setuju," ujarnya.
Namun demikian, Akbar menegaskan Partai Golkar tidak akan mengusung JK menjadi capres. Namun tetap mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kembali di Pilpres 2019.
"Capres kami kan Jokowi," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
Terkini
-
Cak Imin Akui 'Nyerah' Bersaing Politik, Puji Prabowo Presiden Paling Serius Perhatikan Petani
-
Ribuan Siswa Keracunan, FKBI Nilai Program MNG Telah Langgar Hak Konsumen Anak
-
Negara Bobol Rp17 Triliun! Pemerintah Akui 45% Bansos PKH dan Sembako Dinikmati Orang Tak Berhak
-
Tewasnya Bocah 8 Tahun di Penjaringan Jakut Misterius, Polisi Ungkap Fakta Ibu Kos dan TKP Lantai 3
-
Anak-Anak Keracunan, Belatung Ditemukan, Mengapa Program MBG Tak Juga Dihentikan?
-
Meski Berakhir Damai, Danpuspom TNI Pastikan Penyidikan Prajurit Pemukul Ojol Terus Berjalan
-
Dipecat Sebagai Anggota DPRD Gorontolo, Wahyudin Moridu Siap Jadi Sopir Lagi
-
Kapolri Bentuk Tim Khusus 52 Jenderal untuk Reformasi Polri, Bongkar Pasang Besar-besaran Dimulai?
-
Khitanan Anak Kades di Bogor Bikin Geger! Mewahnya Kebangetan, Jalan Ditutup
-
Banyak Siswa Keracunan MBG, FKBI Menuntut Adanya Skema Ganti Rugi dan Pemulihan Korban