Suara.com - Dewan Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendukung ketua umumnya, Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019.
Dukungan itu disampaikan saat HKTI pusat dan daerah mengadakan rapat koordinasi di Kota Bandung, Kamis.
"Kami bangga dan mengapresiasi unsur masyarakat, khususnya yang tergabung dalam HKTI, serta banyak pihak lain yang mengusung Pak Moeldoko menjadi cawapres untuk mendampingi Bapak Joko Widodo di Pilpres 2019," kata Sekjen HKTI Bambang Budi Waluyo.
Ia mengatakan, deklarasi Moeldoko sebagai cawapres mendampingi Jokowi dilakukan untuk kepentingan kemandirian pertanian Indonesia, kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
"Kita serahkan kepada masyarakat, HKTI akan mendukung dan menyukseskan apabila beliau (Moeldoko) dicalonkan menjadi cawapres mendampingi Bapak Joko Widodo," kata dia.
Sementara itu, Ketua HKTI Provinsi Jawa Barat, Nu'man Abdul Hakim menyebutkan ada sejumlah alasan pihaknya memutuskan untuk mendeklarasikan dukungan kepada Moeldoko sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019.
"Kalau ditanya apa alasan atau pertimbangan kami mendeklarasikan dukungan untuk Pak Moeldoko sebagai cawapres, itu ada dua alasan atau pertimbangan yakni dari aspek subjektif dan objektivitas," kata Nu'man.
Pertimbangan pertama ialah Moeldoko sebagai Ketua Umum HKTI memiliki semangat untuk menyejahterakan sektor pertanian dan petani di Indonesia sehingga bisa menjadi sektor andalan dalam negeri.
"Ini pentingnya bahwa komandan HKTI harus menjadi pendamping Pak Jokowi di Pilpres 2019," kata Nu'man.
Baca Juga: Dukung Jokowi 2 Periode, Moeldoko Nilai TGB Lihat Sisi Prestasi
Selain itu, lanjut dia, latar belakang Moeldoko sebagai purnawirawan TNI dan berbagai pengalamannya juga dinilai tepat atau menjadi nilai tambah sebagai cawapres untuk mendampingi Joko Widodo.
"Saat ini bisa kita lihat bagaimana goncangan terhadap NKRI ini, ada soal keretakan dan ideologi. Saya meyakini bahwa Jenderal Moeldoko tidak main-main dengan NKRI. Itu saya jamin kalau dia jadi wapres, soal NKRI harga mati," kata dia.
Ia menambahkan pertimbangan intelektual menjadi alasan lainnya mengapa Moeldoko dinilai pantas sebagai cawapres untuk Joko Widodo.
"Pak Moeldoko intelektualnya jelas teruji, beliau pernah jadi Gubernur Lemhannas. Kemudian, dia itu luar biasa, dia bukan hanya menemukan bibit unggul di bidang pertanian, tapi juga di sektor perikanan," kata dia. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu