Suara.com - Enam partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo semakin solid untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019. Namun, keenam partai tersebut tetap membuka pintu masuk bagi partai lain yang ingin bergabung.
"(Bangunan) Koalisi bulat, kalau ada yang mau gabung lagi ya itu tergantung, terserah, cepat-cepat saja hubungi koordinatornya, ya kan," kata Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Oso membantah kabar koalisi pendukungJokowi yang terdiri dari PDIP, Hanura, PKB, PPP, Nasdem, dan Golkar tersebut menolak kehadiran Partai Demokrat.
Dia menegaskan, partai yang ingin masuk dalam koalisi hanya harus mengikuti syarat dari keenam partai yang sudah ada.
"Saya tak dengar tuh (tolak Demokrat). Saya tak dengar. Siapa pun boleh bergabung selagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh tim bulat," katanya.
Dia menegaskan, dirinya tidak pernah mendapat informasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak kehadiran Demokrat di koalisi. Karenanya, tidak ada partai yang dipersulitkan masuk koalisi pendukung Jokowi.
"Saya tak bisa berandai-andai, karena yak ada Bu Mega mengatakan tak suka ini, tak ada," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Tak Hanya Obat Palsu, BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik dan Skincare Ilegal
-
Kepala BPOM Jawab Surat Terbuka Nikita Mirzani : Siap Jadi Saksi, Asal Diminta Hakim
-
Harta Wahyudin Moridu Minus Rp 2 Juta, KPK Ingatkan Pejabat Jujur LHKPN
-
"Negeri Ini Disandera!": Erros Djarot Bongkar Dominasi Ketua Umum Partai dan Oligarki di Indonesia
-
9 Bulan Berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional Sebut Sudah 4700 Siswa Keracunan MBG
-
BPOM dan PSI Perangi Obat Palsu, Libatkan Marketplace hingga Interpol
-
Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan
-
Mahfud MD Buka Suara Soal Reshuffle dan Menko Polkam Baru: Reformasi Polri Jangan Mandek
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Golkar Soroti Kesiapan IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Perencanaan Spesifik Jadi Sorotan