Suara.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai jika negara ingin memperbaiki parlemen ke depan, salah satu caranya atau tahapan awalnya adalah memperbaiki kualitas caleg dengan tidak memasukkan para penjahat di sana.
Jeirry memberikan pandangan salah satu partai yang menurutnya dapat memberi contoh bagi partai lama yang sudah lebih dulu terjun ke politik yaitu PSI.
"Jadi kita berharap apa yang dilakukan PSI ini bisa di kembangkan juga oleh partai politik lain," kata Jeirry usai diskusi dengan tema ‘Menyambut Partai Tanpa Koruptor’ di D Hotel, Jalan Sultan Agung, Setia Budi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).
Menurutnya, meskipun PSI merupakan salah satu partai baru dan memiliki kader-kader muda di dalamnya. Namun PSI mampu memberikan citra positif kepada masyarakat dengan tidak memasukkan anggotanya yang pernah melakukan tindak kejahatan seperti koruptor, kekerasan seksual dan penjahat yang terlibat persoalan narkoba.
“Dalam UU tidak hanya mantan koruptor tapi juga narkoba dan kekerasan kepada anak. Itu juga penting tapi belum dilihat. Bagaimana meneliti ini kalau data tidak bisa kita akses? Sehingga kita bisa terlibat dan kontrol terhadap tahapan ini. Kami sudah minta kepada KPU,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, meskipun ini punya nilai elektoral yang baik bagi PSI khususnya untuk mendapat simpati publik, ini masih menjadi sesuatu yang harus diusahakan.
Menghilangkan daftar koruptor dari caleg itu sangatlah penting karena pemilih di Indonesia sangat pragmatis. Pemilih masih milih para penjahat. Maka dari itu, sebaiknya mereka tidak ada dalam daftar tersebut agar tidak ada yang memilih.
“Kita harus bangun komitmen untuk melindungi pemilih. Caranya adalah tidak ada politisi busuk yang masuk menjadi calon. Fakta integritas oke, tapi tampaknya sepeti tak berpengaruh,” jelasnya.
Dirinya berharap KPU tidak kendor menghilangkan daftar mantan caleg dari daftar verifikasi. "Bawaslu diharapkan mengikuti peraturan KPU untuk mengamati apakah daftar calon ini masih ada para calon koruptor atau tidak. Kalau ada minta KPU keluarkan sesuai dengan PKPU," imbuh dia.
Baca Juga: WN Malaysia Tewas saat Gempa Lombok Setelah Mendaki Rinjani
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba