Suara.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai jika negara ingin memperbaiki parlemen ke depan, salah satu caranya atau tahapan awalnya adalah memperbaiki kualitas caleg dengan tidak memasukkan para penjahat di sana.
Jeirry memberikan pandangan salah satu partai yang menurutnya dapat memberi contoh bagi partai lama yang sudah lebih dulu terjun ke politik yaitu PSI.
"Jadi kita berharap apa yang dilakukan PSI ini bisa di kembangkan juga oleh partai politik lain," kata Jeirry usai diskusi dengan tema ‘Menyambut Partai Tanpa Koruptor’ di D Hotel, Jalan Sultan Agung, Setia Budi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).
Menurutnya, meskipun PSI merupakan salah satu partai baru dan memiliki kader-kader muda di dalamnya. Namun PSI mampu memberikan citra positif kepada masyarakat dengan tidak memasukkan anggotanya yang pernah melakukan tindak kejahatan seperti koruptor, kekerasan seksual dan penjahat yang terlibat persoalan narkoba.
“Dalam UU tidak hanya mantan koruptor tapi juga narkoba dan kekerasan kepada anak. Itu juga penting tapi belum dilihat. Bagaimana meneliti ini kalau data tidak bisa kita akses? Sehingga kita bisa terlibat dan kontrol terhadap tahapan ini. Kami sudah minta kepada KPU,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, meskipun ini punya nilai elektoral yang baik bagi PSI khususnya untuk mendapat simpati publik, ini masih menjadi sesuatu yang harus diusahakan.
Menghilangkan daftar koruptor dari caleg itu sangatlah penting karena pemilih di Indonesia sangat pragmatis. Pemilih masih milih para penjahat. Maka dari itu, sebaiknya mereka tidak ada dalam daftar tersebut agar tidak ada yang memilih.
“Kita harus bangun komitmen untuk melindungi pemilih. Caranya adalah tidak ada politisi busuk yang masuk menjadi calon. Fakta integritas oke, tapi tampaknya sepeti tak berpengaruh,” jelasnya.
Dirinya berharap KPU tidak kendor menghilangkan daftar mantan caleg dari daftar verifikasi. "Bawaslu diharapkan mengikuti peraturan KPU untuk mengamati apakah daftar calon ini masih ada para calon koruptor atau tidak. Kalau ada minta KPU keluarkan sesuai dengan PKPU," imbuh dia.
Baca Juga: WN Malaysia Tewas saat Gempa Lombok Setelah Mendaki Rinjani
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah