Suara.com - Presiden Iran Hassan Rouhani menolak tawaran berunding dari Amerika Serikat pada Senin (6/8/2018) atau beberapa jam sebelum Washington mulai memberlakukan sanksi baru untuk Teheran.
Sanksi tersebut merupakan lanjutan dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik diri dari perjanjian nuklir internasional Iran tahun 2015.
Washington mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi Iran untuk menghindari sanksi baru itu adalah dengan maju ke meja perundingan dan menghentikan program pengembangan senjata nuklir serta rudal mereka.
Namun dalam pidato yang disiarkan televisi, Rouhani menegaskan bahwa pihaknya tidak sudi duduk satu meja dengan Washington yang sudah terbukti banyak mengingkari kesepakatan di masa lalu.
"Jika Anda menusuk orang dari belakang dengan pisau lalu mengaku ingin berunding, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menjatuhkan pisau itu," kata Rouhani.
"Kami tentu saja selalu mengutamakan diplomasi dan perundingan. Namun, perundingan memerlukan kejujuran," kata dia.
"Seruan Trump soal perundingan langsung ditujukan hanya untuk keperluan di dalam negeri menjelang pemilu, dan untuk menciptakan kekacauan di Iran," kata Rouhani.
Sejumlah negara Eropa yang turut menandatangani perjanjian nuklir tahun 2015 sudah berupaya meminta Trump untuk tidak mundur. Dalam perjanjian itu, Iran sepakat untuk mengurangi aktivitas nuklir mereka dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Rouhani mengatakan, Washington akan menyesali kebijakan yang sudah ditolak oleh negara-neara lain.
Baca Juga: Gadis Cilik Asal Iran Ini Mendadak Sita Perhatian Publik Dunia
"Amerika akan menyesal memberlakukan sanksi untuk Iran dan mereka telah menjadi negara yang terkucil," kata dia.
Meski belum diterapkan, sanksi dari Amerika Serikat sudah mulai memukul perekonomian Iran dengan mengakibatkan jatuhnya mata uang rial dan inflasi. Sebagian warga sudah mulai turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga-harga.
Rouhani meminta warga untuk bersatu menghadapi masa-masa yang sulit.
"Akan ada tekanan karena sanksi baru ini, tapi kita akan melaluinya dengan persatuan," kata dia.
Pada bulan lalu, Trump mengaku dirinya bersedia bertemu langsung dengan Rouhani tanpa prasyarat apa pun untuk mendiskusikan cara menormalisasi hubungan kedua negara.
Namun, para pejabat Iran dan komandan militer menolak tawaran Trump tersebut dengan menyebutnya sebagai "sebuah mimpi." Sementara itu, seperti dikutip dari Xinhua, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan Senin (6/8/2018) bahwa Amerika Serikat akan mengaktifkan kembali sejumlah sanksi terhadap sektor keuangan dan industri Iran mulai Selasa (7/8/2018).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi