Suara.com - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf menegaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar tunggakan pajak kendaraan mobil dinas berpelat nomor 26 RI.
Dia menganggap telatnya pembayaran pajak itu bukan menjadi kesalahan Sri Mulyani. Sebab, kata dia, yang bertanggung jawab melunasi tunggakan pajak mobil dinas adalah Kementarian Keuangan.
"Bukan kesalahan (Sri Mulyani). Itu sudah bayar," kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Rabu (8/8/2018).
Dia mencontohkan kendaraan dinas yang biasa dipakai seluruh anggota DPR. Menurutnya, pihak yang mengurus masalah pajak kendaraan mobil wakil rakyat itu adalah Sekretariat DPR RI.
"Saya jelaskan dulu. Misalnya mobil-mobil dinas untuk anggota DPR, ada di sekretariat. Sekretariat yang mengurus mobil, dibuatkan STNK, bukan ketua komisi. Masalah bayar pajak dan lain-lain sekretariat yang tanggung jawab,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Prostitusi Anak di Kalibata City, Polisi: Pengelola Bandel
-
Prostitusi Anak, Polisi Bidik Pemilik dan Pengelola Kalibata City
-
Polres Bekasi Kota Minta Bantuan Polisi Jepang Hanya untuk Ini
-
Sri Mulyani Perpanjang Pajak Pelat Mobil Dinas, Kok Cuma 1 Tahun?
-
Gempa Lombok, Polda Metro Hari Ini Terbangkan Bantuan Logistik
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan