Suara.com - PKS berencana membawa ucapan politisi Andi Arief di twitter pribadinya ke ranah hukum. Hal itu disebabkan Andi menuding PKS serta PAN menerima mahar sebesar Rp 500 Miliar dari Sandiaga Uno agar disetujui maju sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Ketua DPP PKS Ledia Hanifa mengatakan, tudingan Andi bersifat fitnah, sebab praktik menerima mahar politik dalam proses pencalonan capres maupun cawapares adalah pidana pemilu.
"Pernyataan Andi Arief jelas fitnah keji. Ini tudingan tidak main-main yang memiliki konsekuensi hukum terhadap yang bersangkutan," kata Ledia dalam keterangan persnya, Kamis (9/8/2018).
Ledia menganggap ucapan mengandung fitnah itu tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang petinggi partai. Oleh sebab itu, PKS akan menanggapinya sangat serius dengan membawa Andi Arief ke ranah hukum.
"Saya melihat tidak ada klarifikasi resmi dari partainya, sehingga kami menyimpulkan ini juga merupakan sikap institusi partai tempat Andi Arief bernaung," pungkasnya.
Untuk diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief murka terhadap Partai Gerindra yang sebelumnya bersepakat untuk berkoalisi menghadapi Pilpres 2019. Andi bahkan menyebut bakal calon presiden Prabowo Subianto dengan sebutan jenderal kardus.
Andi mengatakan, Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Ia ungkapkan hal tersebut di laman twitter pribadinya @AndiArief__ , Rabu (8/8/2018).
Andi lantas mengungkapkan, Prabowo adalah jenderal yang berkualitas buruk. Sebab, Selasa (7/8) sore, Prabowo sempat memberikan janji manis kepada SBY.
Tapi, sikap Prabowo berubah karena Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, yang juga merupakan elite Partai Gerindra.
Baca Juga: Jokowi Puji Sandiaga Jika Jadi Cawapres Prabowo: Sangat Bagus
Sementara kepada wartawan Andi menuturkan, Sandiaga memberikan Rp 500 miliar kepada PAN dan PKS agar bisa menjadi calon wakil presiden Prabowo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu