Suara.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba di lokasi pertemun ketua umun dan sekjen parpol pendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Politikus yang akrab disapa Cak Imin ini tiba sekitar pukul 17.00 WIB.
Kepada wartawan, Cak Imin mengkalim tidak pernah bicara akan meninggalkan koalisi Jokowi.
"Lho emang pernah ada rencana pindah?," ucap Muhaimin di Restoran Plataran Menteng, di Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).
Cak Imin tidak mau berkomentar banyak soal kemungkinan Mahfud MD yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.
Menurutnya, sebelum pasangan calon mendaftar ke KPU semua kemungkinan masih bisa terjadi.
"Yang penting kita Join (Jokowi - Cak Imin) dulu," kata Cak Imin.
Lebih jauh Cak Imin mengatakan, PKB tetap akan mendukung Jokowi di pesta demokrasi tahun depan.
"Tetap bergabung. Ya pokoknya silatirahmi. Pak Mahfud adalah keluarga kita juga," kata dia.
Baca Juga: Muspimnas PKB: Cak Imin Bisa Jadi Cawapres Jokowi atau Gatot
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden