Suara.com - Mantan bintang kriket Imran Khan, resmi menjadi perdana menteri Pakistan, Sabtu (18/8/2018), waktu setempat. Ia mencapai kemenangan besar dalam pemilu yang membuka jalan baginya untuk memenuhi janjinya memberantas korupsi, dan mengentaskan rakyat negara berpenduduk 208 juta jiwa dari kemiskinan.
Beberapa jam setelah menyatakan sumpah jabatan, kantor perdana menteri menyiarkan sebagian nama-nama yang akan mengisi kabinet.
Mantan direktur pelaksana perusahaan multinasional Engro, Asad Umer, ditunjuk sebagai menteri keuangan, sedangkan jabatan tertinggi urusan luar negeri akan diisi oleh wakil ketua partai Khan, Shah Mehmood Qureshi.
Berbusana tradisionial sherwan dengan gaya yang meniru bapak bangsa Muhammad Ali Jinnah, Khan berjanji akan mematuhi konsitusi.
"Saya akan tetap bersetia kepada bangsa Pakistan," kata Khan saat membaca sumpah jabatannya di sampin Presiden Mamnoon Hussain dilansir Reuters.
Khan adalah tokoh kedua sepanjang sejarah Pakistan yang mendapatkan jabatan tertinggi di pemerintahan dengan peralihan kekuasan yang demokratis. Negara yang mempunyai senjata nuklir itu sering kali mengalami kudeta selama 71 tahun merdeka.
Jika berhasil menyelesaikan lima tahun masa jabatannya, Imran Khan akan menjadi perdana menteri di Pakistan yang berhasil melakukannya.
Sementara itu, Partai Keadilan, tempat Khan berkarir, berhasil memperoleh 151 dari total 342 kursi di parlemen. Pada Jumat lalu para anggota dewan nasional itu memilih Khan untuk membentuk pemerintahan.
Khan dengan mudah mengalahkan seterunya, Shehbaz Sharif, dari partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N), dengan perolehan suara 176 berbanding 96.
Baca Juga: Ronaldo Debut, Juventus Menang 3-2 atas Chievo
Salah satu tantangan pertama yang akan dihadapi Khan adalah bagaimana menangani gejolak krisis mata uang yang mengancam akan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang biasanya mencapai sekitar enam persen setiap tahunnya.
Pemerintahan baru harus segera memilih untuk mengajukan dana talangan dari lembaga Dana Moneter Internasional (IMF), atau meminta bantuan dari China yang saat ini merupakan sekutu dekat Pakistan.
Sementara itu, hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat tengah memanas karena Washington kesal dengan dukungan negara itu terhadap kelompok Taliban di Afghanistan. Tudingan tersebut dibantah Islamabad.
Khan sendiri berjanji akan menciptakan jutaan lapangan kerja serta membangun berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan bertaraf internasional. Di Pakistan, 40 persen warga masih buta huruf. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar