Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali merombak jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Adapun pejabat yang dirombak saat ini yakni Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya Erlan Hidayat dan dua direktur di PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yaitu Direktur Pengembangan Bisnis Hendra Lesmana dan Direktur Keuangan Lim Lay Ming.
"Tidak dicopot, tapi diganti lah," ujar Sekretaris Perusahaan Jakpro Hani Sumarmo, saat dihubungi wartawan Jumat (24/8/2018) malam.
Dihubungi secara terpisah Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan BUMD Irham Dilmy, mengatakan jabatan Hendra dan Lim digantikan oleh Hanief Arie Setianto dan Yuliantina Wangsawiguna.
Irham memastikan, dua orang tersebut telah mengikuti proses seleksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Yang memutuskan Pak Gubernur," kata dia.
Untuk diketahui, Hanief merupakan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Hanief juga pernah masuk ke dalam tim sinkronisasi pasca Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI 2017 lalu.
Kemudian, Yuliantina Wangsawiguna, sebelum menduduki jabatan Direktur Keuangan PT. Jakpro menjabat Direktur Keuangan PT Saratoga Investama.
Tak hanya itu, Irham menuturkan penunjukkan Direktur Jakpro mengacu pada Pergub Nomor 5 Tahun 2018. Dalam Pergub tersebut gubernur memiliki hak untuk mengganti pejabat BUMD, namun tetap harus melalui proses seleksi.
"Sesuai dengan Pergub Nomor 5 Tahun 2018, itu datang dari Gubernur banyak nama. Dibantu temen-teman TGUPP, masuk ke tim kami," ucap Irham.
Baca Juga: Sering Datangi ke Parpol, Anies: Saya Jelas Tak Ada di Partai
Sementara itu, posisi Erlan sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya Erlan Hidayat digantikan oleh Corporate Secretary PT Aetra Priyatno Bambang Hernowo.
"SK baru turun, mulai hari ini saya menjabat," kata Priyatno di Balai Kota, Jumat (24/8/2018).
Priyatno mengatakan, dirinya mengajukan diri melalui BPP BUMD dan mengikuti tes seleksi. Ia mengaku, akan bekerja secara profesional dan amanah.
"Profesional saja lah. Saya yakin teman-teman dari Aetra dan PAM Jaya, profesional saja," tandasnya.
Berita Terkait
-
Anies Belum Terima 2 Nama Calon Pengganti Sandiaga di Kursi Wagub
-
Lupa Sebut Nama Anies Baswedan, Sandiaga Uno Minta Maaf
-
Hadiri HUT PAN, Anies Baswedan Sindir Sandiaga Lupa Sebut Namanya
-
Amien Rais Sempat Takut Prabowo Pilih Ulama sebagai Cawapres
-
Soal Pengganti Wagub DKI, Anies : Saya Tak Akan Intervensi
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah