Suara.com - Meski banyak menerima adangan atau penolakan, Gerakan #2019GantiPresiden disebut semakin populer. Lembaga survei Y-Publica menyebut, kepopuleran gerakan #2019GantiPresiden bahkan mencapai angka 70 persen.
"Angka ini lebih tinggi dibanding temuan survei sebelumnya pada bulan Mei 2018, yakni masih 50,3 persen," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono saat memaparkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 13-23 Agustus 2018 di Bakoel Koffe, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018).
Menurut dia, meski makin populer di kalangan masyarakat, gerakan yang awalnya dimulai dari akar rumput ini mendapat respon berbeda-beda. Banyak yang mendukungnya, tetapi tak sedikit yang mengkritisinya.
"Sebanyak 28 persen yang menganggap sebagai gerakan bermuatan politik, 25 persen menilainya sebagai kampanye politik sebelum Pemilu. Bahkan ada 13,6 persen yang menilai gerakan itu mengarah makar," papar Rudi.
Kemudian hanya ada 8,4 persen yang menilai gerakan yang digagas oleh politisi PKS Mardani Ali Sera tersebut sebagai gerakan protes atau bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah. Bahkan kata Rudi, publik pun sudah menilai ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diuntungkan dengan gerakan tersebut.
"Sebanyak 32,1 persen menganggap gerakan itu menguntungkan kubu oposisi atah lawan politik Jokowi. Malah ada 24,9 persen yang menuding langsung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai pihak yang diuntungkan," sebut Rudi.
Kemudian ada 20,6 persen responden yang menilai gerakan yang dilakukan oleh partai pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno tersebut sangat menguntungkan kelompok anti Negara Keasatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia juga menilai bahwa gerakan tersebut menguntungkan para pendukung khilafah, di mana jumlahnya mencapai 12,8 persen.
"Mayoritas (75,6) persen menganggap gerakan itu bukan lagi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat," kata dia.
Karena itu, meski semakin populer, gerakan tersebut juga makin ditolak oleh masyarakat. Sekitar 68,6 persen responden menolak gerakan tersebut.
Baca Juga: Diloloskan Bawaslu Jadi Bacaleg, Politikus Gerindra Ini Bersyukur
"Meskipun, makin populer, tetapi sikap publik tidak setuju dengan gerakan itu justru naik, dari 67,3 persen pada survei sebelumnya menjadi 68,6 persen," tandas Roy.
Survei yang dilakukan oleh Y-Publica ini menggunakan metodologi multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 1.200 orang, dengan margin error 2,98 persen serta tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Pengummpulan datanya dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.
Berita Terkait
-
Neno Warisman Pakai Mik Pesawat, Aturan Penerbangan Dipertanyakan
-
Stempel Prabowo di Uang ATM BCA, Gerindra: Ada yang Takut Kalah
-
Rehabilitasi Gempa Lombok, Jokowi Dibantu Sejumlah Insinyur Muda
-
4 Poin Putusan Polri Terkait Gerakan #2019GantiPresiden
-
Sindir Teleconference Jokowi, Fadli Zon: Nominasi Oscar Nih
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!