Suara.com - Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan para pemimpin lembaga antirasywah tersebut, Jumat (7/9/2018).
"Kami berinisiatif konsultasi ke pemimpin KPK, soal mengelola keuangan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan," kata Agus di lobby Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/9/2018).
Agus mengatakan, kementeriannya mendapat jatah dana APBN 2018 senilai Rp 43,2 triliun. Sementara untuk APBN 2019, direncanakan naik menjadi Rp 58,9 triliun karena terjadi lonjakan dana bantuan sosial.
Karenanya, politikus Partai Golkar tersebut mengakui memerlukan bantuan KPK agar dana yang terbilang besar tersebut tak terselewengkan dan dikelola secara transparan.
"Kami ingin, semua dana itu digunakan untuk kepentingan rakyat banyak,” tukasnya.
Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Agus diterima langsung oleh para pemimpin KPK.
"Jadi ini diskusi secara umum, termasuk pencegahan korupsi, apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama," katanya.
Untuk diketahui, Agus Gumiwang menjadi Menteri Sosial RI sejak 24 Agustus 2018. Ia menggantikan Idrus Marham, yang kekinian menjadi tersangka suap proyek PLTU Riau-1 dan telah ditahan KPK.
Baca Juga: Dilaporkan Politisi Gerindra ke DKPP, KPU: Kita Siap Hadapi
Berita Terkait
-
KPK: Aset Negara yang Belum Dikembalikan Roy Suryo Temuan BPK
-
Korupsi RS Udayana, PT DGI Kembalikan Rp 70 Miliar ke KPK
-
KPK Tolak Pengembalian Rp 39 Juta Hasil Suap Gubernur Aceh
-
Kasus DOKA Aceh, KPK Periksa Mantan Staf Khusus Irwandi Yusuf
-
Usai Dilantik Jokowi, Gubernur dan Wagub Baru Diajak ke KPK
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri