Suara.com - Sekelompok orang yang diduga sekte sesat dan mendirikan masjid sendiri menggegerkan warga Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi.
Adam, Kepala Desa Sekernan, kepada Serujambi—jaringan Suara.com mengatakan mendapat pengaduan masyarakat mengenai aktivitas sekte yang dianggap sesat karena melarang salat berjemaah.
“Sekelompok orang itu juga dilaporkan warga mengharamkan orang Islam yang ada di luar mereka. Kelompok itu juga sudah membangun masjid,” kata Adam, Minggu (16/9/2018).
Dia menambahkan, menyikapi laporan masyarakat tersebut, pihaknya telah melapor ke Majelis Ulama Indonesia Muarojambi dan aparat kepolisian.
“Sejak tiga bulan lalu sudah kami laporkan ke MUI dan kepolisian. Namun, hingga kini belum ada fatwa larangan dari MUI dan aktivitas mereka masih berlangsung,” tegasnya.
Dia menegaskan, pihak kecamatan sudah berusaha untuk memediasi dan menanyakan langsung terkait aktivitas kelompok ini kepada ketua kelompok.
“Kami sudah pernah memanggil ketua kelompok pengajian ini, dan dimintakan keterangan terkait dengan ajaran-ajarannya,” jelasnya.
Adam menuturkan, kelompok tersebut tidak hanya melarang pengikutnya salat berjemaah, tapi juga diwajibkan mengikuti ajaran-ajaran lain yang diduga tidak sesuai ajaran Islam.
“Selain itu, mereka juga mewajibkan salat Jumat untuk perempuan dan laki-laki, dan bacaan dalam salat mereka itu lebih panjang dan tidak seperti bacaan salat pada umumnya.” tegasnya lagi.
Baca Juga: Inter Milan Dipermalukan Parma di Kandang, Spalletti Kecewa Berat
Dia menegaskan, kelompok tersebut juga secara lantang mengafirkan lembaga pemerintahan seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
“Saat ini mereka telah membangun bangunan mirip Masjid sendiri di RT8, Desa Sekernan, sebagai tempat mereka beribadah,” ungkapnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Muarojambi Muhammad Iqbal, membenarkan adanya pelaporan mengenai kelompok yang diduga sesat tersebut.
Ia menegaskan, masih menunggu hasil kajian dari MUI Muarojambi. Kata dia, bila nanti memang ditemukan penyimpangan seperti yang dilaporkan, maka akan membubarkan pengajian tersebut.
“Kami masih menunggu kajian MUI. Jika memang menyimpang, kami bersama dengan kejaksaan, polisi dan TNI akan membubarkan aktivitasnya,” tandasnya.
Berita ini kali pertama diterbitkan Serujambi.com dengan judul ”Dari Larangan Sholat Berjamaah Hingga Kafirkan Lembaga Negara”
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
Terkini
-
Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
-
Pernyataan Terkini Kejagung Soal Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit Seret Anak 'Raja Tol' Jusuf Hamka
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar
-
Jejak 'Uang Haram' Zarof Ricar Terendus, Aset Baru Rp 35 M Atas Nama Anak Ikut Disita
-
Babak Baru Korupsi Proyek Jalan Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka Selanjutnya?
-
Ketua Komisi X DPR Soroti Kasus Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Ingatkan Bahaya Intervensi Kekuasaan
-
Jejak Hitam Zarof Ricar: Kejagung Sita Harta Karun Rp35 M, Tanah Korupsi Disamarkan Atas Nama Anak
-
Rekrutmen TNI AD Bintara dan Tamtama 2025, Lulusan SMA/SMK Merapat! Cek Syarat dan Jadwal di Sini
-
Cek Kesehatan Gratis Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Penerima Manfaat
-
Wamenkum Peringatkan DPR: Semua Tahanan Bisa Bebas Jika RUU KUHAP Tak Segera Disahkan