Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku tak kecewa meski dirinya tidak terpilih menjadi bakal cawapres pendamping Joko Widodo atau Jokowi. Namun demikian, hingga saat ini dia masih belum menentukan pilihan pribadinya akan berlabuh ke Jokowi atau Prabowo Subianto.
"Saya tidak kecewa tidak jadi cawapres. Bagi saya, yang penting negara tetap harus jalan. Pada waktunya nanti saya pasti akan menentukan pilihan," kata Mahfud MD saat acara Seminar Nasional #2019PilpresCeria di Hotel Garden Palace Surabaya, Senin (17/9/2018).
Di mata Mahfud, dua pasangan calon yang akan bersaing di Pilpres 2019 sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.
"Pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf dan Prabowo-Sandi itu semua ada kelebihannya dan ada kekurangannya," ujar Mahfud.
Untuk itu, Mahfud MD mencoba membagikan salah satu jurus kepada masyarakat yang masih bingung menentukan pilihannya.
"Kalau keduanya paslon presiden itu baik maka rakyat harus pilih yang lebih baik. Kalau keduanya jelek, pilih yang jeleknya sedikit. Negara tetap harus tetap berjalan. Yang penting jangan golput, karena golput menguntungkan kaum penjahat," Mahfud menjelaskan.
Lagu keroncong dengan judul Bengawan Solo dan Jembatan Merah yang dinyanyikan penyanyi kenamaan Sundari Soekotjo menjadi penanda dibukanya seminar nasional #2019PilpresCeria di Hotel Garden Palace Surabaya, Senin (17/9/2018).
Ada tiga narasumber yang dihadirkan dalam acara tersebut. Mereka adalah Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD, Ekonom Faisal Basri serta Ustadz Yusuf Mansur. Sebagai moderator, dosen ilmu politik Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Faisal Aminuddin.
Seminar nasional bertema #2019PilpresCeria ini diharapkan bisa menjadi solusi informasi di tengah banyaknya isu dan berita hoax yang berseliweran menjelang Pemilu 2019.
Baca Juga: Heboh! Seventeen Gelar Fansign Perdana di Jakarta
Selain menghadirkan tiga narasumber kompeten, seminar kali ini juga mengundang 150 peserta yang berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, tokoh LSM, tokoh masyarakat serta kalangan aktivis lainnya.
Kontributor : Achmad Ali
Berita Terkait
-
Sindir Ijtimak Ulama, PSI: Ulama yang Baik Dukung Jokowi - Ma'ruf
-
Isu Duit Panas Newmont, Fadli Zon Khawatir Jokowi Lindungi TGB
-
Tim Jokowi Pastikan Isu Duit Panas TGB Tak Diintervensi Politik
-
Tim Jokowi Buka Suara soal Isu Duit Panas Newmont ke TGB
-
Sebut Jokowi Takut Surya Paloh, Nasdem Polisikan Rizal Ramli
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank