Satu Tersangka Suap DPRD Sumut Masuk DPO KPK

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, untuk tersangka anggota DPRD Sumatera Utara Ferry Suando Tanuray Kaban (FST).

Ferry menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait fungsi kewenangan DPRD Sumut periode 2014-2019.

"KPK telah kirimkan surat pada Kapolri Up. SES NCB-Interpol Indonesia tertanggal 28 September 2018 tentang DPO atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban (FST)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (10/9/2018).

Menurut Febri, alasan penerbitan surat DPO itu karena Ferry telah mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK sebanyak dua kali.

"Panggilan pemeriksaan KPK pada 14 ‎dan 21 Agustus 2018," kata Febri.

Selain berkoordinasi dengan Polri, KPK berharap masyarakat memberikan informasi terkait keberadaan Ferry.

"Bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka harap segera memberitahukan pada kantor kepolisian terdekat atau menginformasikan ke kantor KPK, melalui telpon 021-25578300," ujar Febri.

Febri menegaskan bagi pihak-pihak yang terbukti memberikan tempat persembunyian bagi tersangka akan dikenakan jerat hukum sesuai proses hukum yang berlaku.

"Jadi, kami ingatkan juga agar tidak ada pihak-pihak yang menyembunyikan atau membantu persembunyian tersangka. Karena hal tersebut diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman tiga sampai 12 tahun penjara," imbuh dia.

Baca Juga: Ilmuwan Asing Terkejut Lihat Kekuatan Tsunami Palu

Dari 38 orang tersangka yang diproses dalam kasus ini, terhadap 21 orang baik mantan maupun anggota DPRD Sumut telah dilakukan penahanan.

Mereka di antaranya adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, Arifin Nainggolan, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabean, Passiruddin Daulay, Biller Pasaribu, John Hugo Silalahi, Richard Eddy Marsaut, Syafrida Fitrie, Restu Kurniawan Sarumaha, Musdalifah, Rahmianna Delima Pulungan, dan Abdul Hasan Maturidi.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Ke-38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.