Suara.com - Founder dan CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah menyebut Majelis Taklim menjadi jaringan sosial paling penting di setiap Pemilu. Ini dipaparkan Eep dalam diskusi publik bertajuk "Dari Pilkada 2015-2018 dan Peta Baru Pilpres 2019" di Hotel Veranda, Pakubuwono, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).
"Jadi majelis taklim 34,5 persen itu rata-rata di lima survei nasional. Lalu Nahdlatul Ulama 29,2 persen dan Muhammadiyah 6, 6 persen,” kata Eep.
“Untuk survei provinsi ada 42 survei, ketika di rata-rata Majelis Taklim menjadi jaringan sosial paling penting 31,8 persen, NU 23,4 persen dan Muhammadiyah 6,2 persen," Eep menambahkan.
Hal itu disampaikan Eep berdasarkan olahan data dari 106 survei PolMark Research Center dan PolMark Indonesia di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rentang waktu 20 Mei 2013 sampai dengan 6 Juni 2018 dengan jumlah responden 96.930 orang.
Eep menyebut Majelis Taklim memiliki kategori yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebab NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi, sedangkan Majelis Taklim merupakan jaringan sosial.
"Keikutsertaan dalam jaringan ini tumpang tindih. Orang NU tidak mungkin orang Muhammadiyah dan sebaliknya, tapi orang NU boleh jadi peserta Majelis Taklim begitu juga orang Muhammadiyah. Survei itu pertanyaannya satu persatu organisasi misalnya NU anggota aktif," kata dia.
Tak hanya itu, berdasarkan survei-survei nasional menjelang Pilkada 2015 dan Pilkada 2018 di kategori karakter provinsi, Majelis Taklim tetap berada di urutan teratas dibanding NU dan Muhammadiyah.
Di provinsi yang jumlah pemilih muslimnya di atas 80 persen, Majelis Taklim berada angka 35,2 persen, NU 26,6 persen dan Muhammdiyah mendapat 6,4 persen. Kemudian, di karaktersitik pemilih muslim yang jumlahnya 67 sampai 80 persen, Majelis Taklim mendapat 17, 7 persen, NU sebesar 11,6 persen dan Muhammadiyah 6,0 persen.
Kemudian di karakteristik provinsi yang pemilih muslimnya di bawah 67 persen, Majelis Taklim hasil surveinya sebesar 20,1 persen, NU mendapat 6, 1 persen dan Muhammadiyah mendapat 4,5 persen.
Baca Juga: Ditahan KPK, Bupati Neneng Ternyata Sedang Hamil 4 Bulan
"Begitu juga pemilih muslimnya dibawah 67 persen, 20,1 persen hitungan margin erorr dari survei provinsi dengan 1200 responden per provinsi 2.9 persen. maka kurang lebih 17,7 dengan 20,1 persen angkanya adalah sama karena ada margin of erorr. Di tempat mayoritas muslim adalah jaringan yang menjangkau lebih dari sepertiga pemilih. Tapi di ditempat yang pemilih muslimnya tidak semutlak itu Majelis Taklim mencapai 20 an persen dalam daya jangkauanya," kata dia .
Oleh karena itu, ia menyebut Majelis Taklim tidak boleh dipandang remeh di Pemilu. Sebab Majelis Taklim selalu lebih besar jangkauan politiknya dibanding NU dan Muhammadiyah.
"Di dalam semua kategori Majelis Taklim selalu lebih besar daya jangkau politiknya dibanding NU dan Muhammadiyah. Karena itu di berbagai Pilkada menurut kami juga Majelis nggak bisa dipandang remeh dan, banyak penggalangan Pilkada yang keliru. Di Indonesia hasil diskusi ternyata penggalangan Majelis Taklim yang efektif belum menggalang pimpinan dan pengurus tapi menggarap jamaahnya karena tingkat kemandirian pemilih," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
4 Tablet RAM 8 GB dengan Slot SIM Card Termurah untuk Penunjang Produktivitas Pekerja Mobile
-
3 Fakta Perih Usai Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025
-
CERPEN: Catatan Krisis Demokrasi Negeri Konoha di Meja Kantin
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
Terkini
-
Sidang Etik 6 Anggota Yanma Pengeroyok Matel di Kalibata Digelar Pekan Depan, Bakal Dipecat?
-
Menanti Status Bencana Nasional Sumatera sampai Warga Ingin Ajukan Gugatan
-
BGN Optimis, Program Makan Bergizi Gratis Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen
-
BGN Minta SPPG Tidak Lagi Menggunakan Makanan Buatan Pabrik Pada Program MBG
-
Tak Hanya Ciptakan Lapangan Kerja, Waka BGN Sebut Program MBG Jalan Tol Pengentasan Kemiskinan
-
6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Tewasnya 2 Debt Collector, Ini Identitasnya
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat