Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak masalah rencana kebijakan memberikan dana kelurahan mulai tahun 2019 mendapat kritik tajam, terutama dari kubu oposisi. Wacana pemberian dana kelurahan disebut tidak memiliki payung hukum dan dilakukan saat tahun politik.
"Nggak apa-apa, kritik itu nggak apa-apa, memberi masukan itu nggak apa-apa," kata Jokowi usai menghadiri acara di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/10/2018).
Jokowi menjelaskan, pemerintah daerah meliputi kabupaten, kota, dan provinsi saat ini sudah memiliki program dana desa. Di mana dananya masuk di tingkat kabupaten.
Namun, kata Jokowi, belum ada program dana kelurahan. Sehingga Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sempat mengusulkan dana kelurahan kepada pemerintah.
"Kemudian (Apeksi) yang kota itu memberikan masukkan, karena di kota itu perlu dana membangun selokan, dana perbaikan di kampung, peningkatan latihan kerja SDM," ujarnya.
"Masukan itu diberikan lurah-lurah pada wali kota, sekarang ketua wali kota ada di sini, tanyakan Ibu Airin, ketua Apeksi, tanyakan langsung. Jadi alurnya dari lurah, wali kota ke kami, dan itu sudah diusulkan Apeksi tiga tahun lalu," Jokowi menambahkan.
Payung Hukum
Jokowi kemudian menjawab soal payung hukum dana kelurahan yang disoal kubu oposisi. Ia menjelaskan, nantinya anggaran untuk dana kelurahan akan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019.
"Payung hukumnya kalau sudah disetujui oleh DPR, artinya payung hukumnya APBN, UU APBN. Ini kan stimulan gitu lho. Diributkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, apa sih, apa sih," kata Jokowi.
Baca Juga: Satu Keluarga Tewas Bersimbah Darah, Ada Luka Tembak di Kepala
"Ini komitmen pemerintah untuk rakyat, program pro rakyat kaya gini kok malah diurus-urus (dipersoalkan). Ini efisien, yang gampang diselewengkan itu yang seharusnya diurus. Ini untuk rakyat, dan tidak membeda-bedakan antara desa dengan kelurahan," jelas Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor, iPhone XS Rp 231 Ribu Laku Rp 34 Juta
-
AMMSI Dukung MBG Ditiadakan Saat Libur Sekolah, Tegaskan Tolak Praktik 'Jual Beli Titik' Dapur Liar
-
Ribuan Mahasiswa Geruduk DPR Demo Harga BBM, Jalan Gatot Subroto Ditutup
-
Tersangka Kasus Korupsi Haji Asrul Aziz Ajukan Penangguhan Penahanan
-
Aksi di DPR, PB HMI MPO Angkat Patung Jelangkung dan Serukan 'Pembebasan Nasional'
-
Bukan Urusan Politik, Mensesneg Bongkar Isi Pertemuan Didit Hediprasetyo dan Jokowi
-
LPDB Koperasi Perkuat Ekosistem Koperasi, KKMP Sampangan dan KUD Usaha Mina Jadi Contoh Usaha Produk
-
WFH dari Hambalang, Prabowo Bahas Naturalisasi hingga Masa Depan Timnas Indonesia
-
Geruduk DPR, Mahasiswa Desak Evaluasi Program MBG dan Kebijakan Anggaran
-
Rekayasa Kematian Gagal! Brigadir Rizka Sintiani Divonis 10 Tahun usai Terbukti Bunuh Suami