Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak masalah rencana kebijakan memberikan dana kelurahan mulai tahun 2019 mendapat kritik tajam, terutama dari kubu oposisi. Wacana pemberian dana kelurahan disebut tidak memiliki payung hukum dan dilakukan saat tahun politik.
"Nggak apa-apa, kritik itu nggak apa-apa, memberi masukan itu nggak apa-apa," kata Jokowi usai menghadiri acara di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/10/2018).
Jokowi menjelaskan, pemerintah daerah meliputi kabupaten, kota, dan provinsi saat ini sudah memiliki program dana desa. Di mana dananya masuk di tingkat kabupaten.
Namun, kata Jokowi, belum ada program dana kelurahan. Sehingga Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sempat mengusulkan dana kelurahan kepada pemerintah.
"Kemudian (Apeksi) yang kota itu memberikan masukkan, karena di kota itu perlu dana membangun selokan, dana perbaikan di kampung, peningkatan latihan kerja SDM," ujarnya.
"Masukan itu diberikan lurah-lurah pada wali kota, sekarang ketua wali kota ada di sini, tanyakan Ibu Airin, ketua Apeksi, tanyakan langsung. Jadi alurnya dari lurah, wali kota ke kami, dan itu sudah diusulkan Apeksi tiga tahun lalu," Jokowi menambahkan.
Payung Hukum
Jokowi kemudian menjawab soal payung hukum dana kelurahan yang disoal kubu oposisi. Ia menjelaskan, nantinya anggaran untuk dana kelurahan akan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019.
"Payung hukumnya kalau sudah disetujui oleh DPR, artinya payung hukumnya APBN, UU APBN. Ini kan stimulan gitu lho. Diributkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, apa sih, apa sih," kata Jokowi.
Baca Juga: Satu Keluarga Tewas Bersimbah Darah, Ada Luka Tembak di Kepala
"Ini komitmen pemerintah untuk rakyat, program pro rakyat kaya gini kok malah diurus-urus (dipersoalkan). Ini efisien, yang gampang diselewengkan itu yang seharusnya diurus. Ini untuk rakyat, dan tidak membeda-bedakan antara desa dengan kelurahan," jelas Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Nadiem Makarim Tantang Audit BPKP di Sidang Banding, Minta Hakim Periksa Ulang Bukti
-
Prabowo dan PM Thailand Sepakati Kemitraan Strategis Baru, Fokus Pangan hingga Energi
-
Jangan Korbankan Nyawa Demi Target! BGN Didesak Usut Tuntas Keracunan Massal MBG di Semarang
-
Trauma Kolektif: Pagar Tinggi Mal Ingatkan Warga pada Kerusuhan Agustus
-
Kasus Bayi Dijual Rp20 Juta Belum Tuntas, Polisi Didesak Usut Sosok Pemberi Uang
-
Dipukul Balok Kayu, Wanita di Palembang Gagalkan Aksi Begal hingga Pelaku Ditangkap
-
Dua Kata Tijjani Reijnders Usai Timnas Indonesia Dibantai Vietnam 0-3
-
Ingin Rumah Terasa Lebih Elegan? Tren Interior Kini Mengandalkan Permainan Cahaya dari Keramik
-
Haykal Ungkap Hal yang Bikin Tak Nyaman di Palembang, Pengemis hingga Sungai Jadi Sorotan
-
Kreativitas Generasi Muda Indonesia Berbuah Manis, Ribuan Pelajar Sukses Bangun Bisnis