Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G. Plate mengomentari soal adanya tudingan bahwa pembakaran bendera tauhid ialah skenario yang dibuat oleh kubu Jokowi. Menurutnya tudingan tersebut dibuat hanya untuk mengganggu jalannya Pilpres 2019.
Menurut Johnny, peristiwa pembakaran bendera yang awalnya diduga bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu seharusnya berfokus kepada orang yang menyebarkan bendera HTI. Menurutnya hal tersebut harus dilawan.
"Yang menuduh itu lebih lucu lagi, hati-hati ya yang dilawan ini bukan pembakar bendera, yang dilawan ini adalah orang-orang yang ingin mengganti ideologi negara," ujar Johnny di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Rabu (31/10/2018).
Oleh karena itu, Johnny menganggap bahwa tudingan bahwa tim Jokowi-Ma'ruf Amin yang berskenario itu tidak terlalu penting. Justru menurutnya ada pihak lain yang berusaha untuk mengacaukan Pilpres 2019 dengan menyebarkan bendera HTI.
"Agama saja dibawa-bawa apalagi politik begitu, jadi sama juga sumbernya dari tempat yang sama itu yaitu dari yang mau mengganti ideologi negara yang mau membuat kacau Pilpres," kata dia.
Ia mengimbau bahwa masyarakat jangan sampai diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin membenturkan kedua kubu kandidat capres-cawapres.
"Sumbernya sama yang mau mengacaukan pilpres membenturkan paslon 1 dengan nomor 2, yang kita lawan itu kan orang yang mau membenturkannya," pungkasnya.
Untuk diketahui, Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA), Novel Bamukmin menuding tim pemenangan Joko Widodo atau Jokowi sengaja merencanakan pembakaran bendera tauhid di Garut saat Hari Santri Nasional. Rencana itu agar Jokowi menang dan Prabowo Subianto kalah di Pilpres 2019 mendatang. Novel juga mengatakan aksi pembakaran bendera tauhid itu dilakukan untuk menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Istri Andi Narogong Kembalikan Uang 2,15 Juta Dolar AS ke KPK
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu