4 Tahun Jokowi-JK, Kementerian PPPA Bangun 389 Kota Layak Anak

Suara.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) telah mendorong pembangunan 389 kabupaten dan kota menjadi kota layak anak. Pembangunan kota layak anak terus meningkat selama 4 tahun terakhir, di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menteri PPPA, Yohana Susan Yambise, mengatakan, hingga 2018 ini, KPPPA mencatat ada 389 kota dan kabupaten yang sudah menjadi kota layak anak. Tingkat kesadaran kepala daerah untuk menciptakan kondisi kota yang aman bagi anak mengalami peningkatan cukup signifikan selama 3 tahun terakhir.

"Pada 2015, ada 287 kota layak anak, lalu meningkat menjadi 323 pada 2016, dan kembali naik menjadi 347 kota di 2017. Saat ini sudah ada 389 kota layak anak yang tersebar di Indonesia," katanya, saat ditemui di Kantor KPPA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Yohana menjelaskan, pada 2019, KPPA menargetkan 518 kota dan kabupaten di Indonesia sudah menjadi kota layak anak. Target akhirnya, Yohana berharap, pada 2030, seluruh kota dan kabupaten di Indonesia telah menjadi kota layak anak.

"Target 2019, ada 514 kabupaten dan kota, dengan harapan bila tercapai, maka pada 2030 sudah dikatakan Indonesia layak anak. Berarti sudah tidak ada kekerasan, perlindungan mereka sudah terjamin dan tercapai," ujar Yohana.

Tak hanya menyulap kota dan kabupaten menjadi kota layak anak, selama 4 tahun terakhir, KPPA juga telah mendirikan 10.210 sekolah ramah anak, 719 puskesmas ramah anak, 466 forum anak, 87 pusat kreativitas anak, dan 81 pusat pembelajaran keluarga.

"KPPPA menjadi kementerian yang mendapatkan anggaran terendah, tapi kami terus bekerja keras untuk menciptakan terobosan yang membuat masyarakat, terutama perempuan dan anak merasa aman," tutur Yohana.

Dalam upaya melindungi perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, KPPA menyediakan 263 tempat pengaduan dan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (P2TP2A). Tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan aksi kekerasan terus mengalami peningkatan signifikan.

"Prioritas kami adalah program 'Three Ends' atau 'Tiga Akhir', yakni akhiri kekerasan perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan. Ini yang terus digaungkan di seluruh penjuru," pungkas Yohana.