Suara.com - Buntut eksekusi Tuti Tursilawati di Arab Saudi membuat Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menekan pemerintah untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia. Sebab hukuman mati di Indonesia menjadi faktor penyebab sulitnya pemerintah menyelamatkan warganya yang terjerat hukuman mati di negara lain.
Penghapusan hukuman mati sudah lama digaungkan oleh Kontras namun hingga saat ini belum ada reaksi dari pihak pemerintah. Hal itu dikatakan Tim Advokasi Kontras, Putri Kanesai saat berorasi di depan gedung Kedutaan Besar Arab Saudi.
"Hukuman mati harus dihapuskan. Dengan adanya hukuman mati, Pemerintah sulit mendapatkan dukungan dari negara lain saat ada warga negara kita dijerat hukuman mati di negara lain, " ujarnya di Jalan H. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, (2/11/2018).
lebih lanjut, Putri juga menilai pemerintah Arab Saudi telah melecehkan martabat pemerintah Indonesia dengan adanya eksekusi Tuti Tursilawati tanpa pemberitahuan. Ia pun mengutuk dan mengecam pemerintahan Arab Saudi dalam insiden ini.
Sebelumnya, Tuti Tursliawati merupakan TKI asal Indonesia, tepatnya Majalengka Jawa Barat. Ia dieksekusi mati pada Senin, (29/10/2018).
Tuti Tursilawati dieksekusi mati di kota Taif karena dituduh membunuh majikanya. Padahal saat itu Tuti Tursilawati hanya berusaha membela diri karena ingin diperkosa dengan majikanya.
Pemerintah pun terkesan tidak diberi tahu oleh pihak Arab Saudi jika Tuti Tursilawati menjalani eksekusi pada hari itu. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi pun memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk menyatakan protes langsung terhadap karena tidak adanya pemberitahuan terkait eksekusi tersebut.
Berita Terkait
-
Setelah Tuti Tursilawati, 103 TKI Terancam Hukuman Mati di Saudi
-
Kedubes Arab Saudi Didemo Protes Eksekusi Mati Tuti Tursilawati
-
Korsel vs Arab Saudi di Final Piala Asia U-19 2018
-
Politisi PDIP: Tuti Tursilawati Divonis Mati di Era SBY
-
Soal TKI Dihukum Mati, DPR Sebut Jokowi Tak Dipandang Dunia Luar
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam