Suara.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengungkapkan bahwa TKI asal Majalengka, Tuti Tursilawati divonis mati oleh Pengadilan Arab Saudi ketika era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu Juni 2011.
Saat itu TKI yang divonis mati berjumlah sekitar 200 orang, namun saat ini hanya 100-an orang sehingga ada langkah perbaikan untuk menekan jumlah TKI bermasalah. Namun, menurut dia, persoalan TKI yang dihukum mati di luar negeri itu bukan masalah rezim pemerintahan tetapi permasalahan sistem.
"Tuti Tursilawati divonis mati ketika era pemerintahan SBY," kata Charles Honoris dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Daftar Panjang TKI Dihukum Mati" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menilai masih adanya warga yang menjadi TKI di luar negeri bukan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menciptakan 10 juta lapangan kerja sebagaimana dijanjikan saat kampanye.
"Presiden Jokowi sudah membuka 8,4 juta lapangan kerja baru. Orang kerja di luar negeri banyak faktor sehingga mengapa banyak orang pergi ke luar negeri untuk bekerja," ujarnya.
TKI asal Majalengka Tuti Tursilawati divonis mati pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh ayah majikannya, Suud Mulhaq Al Utaibi.
Lalu Pemerintah Arab Saudi melaksanakan eksekusi mati terhadap Tuti pada 28 Oktober 2018 tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia. (Antara)
Berita Terkait
-
Soal TKI Dihukum Mati, DPR Sebut Jokowi Tak Dipandang Dunia Luar
-
Tuti Tursilawati Diam-diam Dieksekusi Mati Saudi, Keluarga Kaget
-
Tuti Dieksekusi Mati, DPR Minta Pengiriman TKI ke Arab Dievaluasi
-
BNP2TKI Serahkan Bantuan bagi Keluarga Tuti Tursilawati
-
3 Jenis Hukum Pidana Islam Arab Saudi, Semua Hukuman Mati
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren