Suara.com - Partai Demokrat merespon ucapan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyinggung janji Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengkampanyekan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Menurut Demokrat, ucapan Muzani menyesatkan publik.
Juru bicara Kogasma Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menganggap pernyataan Muzani sangat tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki Partai Demokrat. Selain itu ia juga menyayangkan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut terseret.
"Sekjen Partai Gerindra memberikan informasi yang tidak utuh, tendensius dan menyesatkan publik serta berusaha menyeret Komandan Kogasma PD pada persoalan yang tidak produktif," kata Putu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/11/2018).
Putu kemudian menuding Sandiaga Uno yang tidak bisa menepati janji. Hal itu berawal saat Sandiaga berkunjung ke kediaman SBY pada 12 September lalu. Di sana Sandiaga disebut banyak menyampaikan janji-janji kepada SBY.
Selain itu, Sandiaga pun sempat mengajak AHY untuk turut ikut dalam perjalanan kampanyenya ke sejumlah daerah. Saat itu AHY sempat menyetujuinya meskipun tidak ditentukan jadwalnya. Akan tetapi hingga kini Partai Demokrat mengklaim belum ada komunikasi lanjutan dari Sandiaga Uno.
"Hingga hari ini, Mas Sandiaga Uno bukan hanya tidak ada iktikad baik untuk menepati janji-janjinya itu, tetapi juga tidak pernah melakukan komunikasi lagi dengan Mas AHY," ujarnya.
Ketika disinggung soal keseriusan AHY dalam mendukung Prabowo - Sandiaga, Putu menegaskan hal tersebut sudah dibuktikan AHY dengan bersedia bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga menjadi anggota Dewan Pembina.
Putu kemudian lagi-lagi menanyakan keseriusan Sandiaga dengan timnya. Hal itu lantaran Sandiaga yang dinilai jarang duduk satu meja dengan para anggota BPN termasuk dengan AHY.
"Pertanyaan terbesar kami, seberapa serius Mas Sandiaga Uno berjuang untuk menang ketika duduk bersama antara para Anggota Dewan Pembina saja tidak pernah dilakukan, sehingga tidak jelas siapa akan berbuat apa," pungkasnya.
Baca Juga: Mulai 2019 Penumpang Garuda dan Citilink Nikmati Internet Gratis
Tag
Berita Terkait
-
Gerindra Tagih Janji SBY dan AHY Kampanyekan Prabowo - Sandiaga
-
Sowan, Imam Nahrawi Hadir untuk Memberikan Support ke Ma'ruf Amin
-
Gerindra Kirim 1 Orang Jadi Penguji Pengganti Sandiaga dari PKS
-
Sejak Jadi Cawapres, Sikap Tawaduk Maruf Amin Hilang
-
Maruf Amin Janjikan Konsep Baru Ekonomi Berlandaskan Pancasila
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
Terkini
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR
-
Sejarah Nepal: Dari Kerajaan Kuno Hingga Republik Modern
-
Parah! PNS Bawaslu NTB Gelapkan Belasan Mobil Operasional, Apa Motif dan Modusnya?
-
Legislator Golkar Beri Tantangan Menkeu Purbaya: Buat Kejutan Positif, Jangan Bikin Pusing Lagi
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Cairkan Bansos Rp 7 Juta per NIK, Benarkah?