BPS Soroti Data Kemiskinan Banyak Digunakan di Tahun Politik

Suara.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyoroti maraknya penggunaan data-data statistik akhir-akhir ini yang dinilai sebagai hal yang wajar di tahun politik, tetapi dia memastikan BPS tetap independen.

"Pada tahun politik ini wajar bila ada yang menggunakan data untuk kepentingan sendiri, tetapi BPS tetap independen," kata Kecuk Suhariyanto seusai Workshop Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Media yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/11/2018).

Dia mencontohkan mengenai data populasi yang berada di bawah garis kemiskinan per Maret 2018, yaitu sebesar 9,82 persen atau berada di bawah dua digit. Data tersebut digunakan sejumlah pihak yang membandingkannya dengan indikator garis kemiskinan versi Bank Dunia.

Data mentah yang digunakan BPS dan Bank Dunia adalah sama, tetapi perbedaannya terletak di dalam ketetapan batasan garis kemiskinannya.

Kepala BPS juga menuturkan bahwa data Bank Dunia biasanya digunakan sebagai komparasi atau perbandingan antarnegara.

Di dalam workshop bertajuk "Memahami Data Strategis BPS" itu, Suhariyanto menyatakan bahwa sebenarnya penurunan pada data kemiskinan per Maret 2018 sebenarnya setara atau tidak terlalu cemerlang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Data-data BPS juga menyingkapkan sejumlah hal yang sebenarnya perlu diperhatikan sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah, seperti disparitas antara desa dan kota masih lebar, serta harga beras tetap stabil tetapi cenderung naik.

BPS juga menunjukkan bahwa hingga sejauh ini pada tahun 2018, sudah tujuh kali RI mengalami defisit di dalam neraca perdagangan, yang juga menjadi perhatian banyak pihak.

Sementara itu, pembicara lainnya yaitu Deputi Bidang Statistik Sosial Margo Yuwono menjelaskan bahwa metode yang digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan sama sejak tahun 1998.

Baca Juga: Tersangka Pembunuh Wanita Dalam Mobil Tertangkap

Margo memaparkan, garis kemiskinan terbagi menjadi dua komponen, yaitu pertama garis kemiskinan makanan yaitu setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari. Sedangkan paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili 52 jenis komoditas.

Komponen kedua adalah garis kemiskinan nonmakanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidkan dan kesehatan, di mana ada 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.

"Data kemarin (Maret 2018) yang dibawah garis kemiskinan 9,28 persen. Tetapi orang yang membaca datanya, sering tidak membaca bahwa banyak orang pula yang juga dekat dengan garis kemiskinan," katanya seperti dilansir Antara.

Untuk itu, penting bagi kebijakan pemerintah agar jangan sampai menarik semakin banyak orang ke bawah garis kemiskinan, karena hal yang paling berbahaya adalah bila pendapatan tidak bertambah, tetapi batasan garis kemiskinan juga bertambah seiring dengan meningkatnya inflasi.

Ia juga mengemukakan bahwa garis kemiskinan antardaerah atau antarprovinsi berbeda antara lain karena pola konsumsi serta harga barang dan jasa setiap wilayah berbeda-beda, tetapi metode yang digunakan juga tetap sama.

Selain itu, Deputi Bidang Statistik Sosial juga mengingatkan bahwa peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.