Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memastikan kader partai yang memberikan dukungan untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin akan ditindak tegas. Sebab, hal tersebut tidak sesuai dengan hasil Rakernas PAN 2018 yang mengusung pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Eddy mengaku sempat terkejut saat melihat surat dukungan DPW PAN Kalimantan Selatan untuk pasangan Jokowi - Ma'ruf. Pihaknya pun akan meminta keterangan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi.
"DPP akan segera meminta keterangan dan klarifikasi deklarasi sepihak yang dilaksanakan Ahad 9 Desember 2018,” kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/12/2018).
Eddy menerangkan, DPP PAN hingga saat ini masih mengumpulkan informasi mengenai sikap dari Ketua DPW PAN Kalsel Muhidin. Usai pemgumpulan data tersebut PAN akan mengambil tindakan.
"Kami sedang menghimpun fakta dan informasi yang akurat mengenai sikap Ketua DPW PAN Kalsel. Setelah itu kami baru akan bertindak,” ujarnya.
Terlepas dari itu, Eddy meminta kepada seluruh kader PAN tetap berkomitmen untuk mendukung pemenangan Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019.
Untuk diketahui, DPW PAN Kalsel mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019. Padahal dari hasil Rakernas 2018, PAN sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo - Sandiaga.
Deklarasi itu dilaksanakan Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Minggu (9/12/2018) kemarin.
Alasan DPW PAN Kalsel lebih memilih untuk mendukung Jokowi - Maruf Amin dikarenakan mayoritas masyarakat Kalsel mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Disebut Anti Islam, Maruf Amin : Saya Heran, Wakilnya Saja Kiai
Berita Terkait
-
Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kubu Roy Suryo Bantah Keras Isu Dana Rp5 M dari JK: Satu Rupiah Pun Tidak Pernah!
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
PAN Sebut Kritik Saiful Mujani Hanya 'Buih' di Lautan, Bukan Gelombang
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi