Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk memasukkan kendaraan sepeda motor ke dalam program ganjil genap. Usulan itu disampaikan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dari unsur LSM Transportasi Tori Damantoro.
Damantoro menilai jumlah kendaraan sepeda motor saat ini sudah banyak di Ibu Kota. Ia menyebut kebijakan ganjil genap bertujuan untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menuju moda transportasi umum, sehingga aturan itu seharusnya juga berlaku untuk sepeda motor.
"Ganjil genap itu kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum. Jadi seyogyanya berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor," kata Damantoro kepada Suara.com, Jumat (28/12/2018).
Dengan diberlakukannya kebijakan ganjil genap untuk motor, maka dapat dipastikan akan mengurangi jumlah pengendara motor di jalan protokol atau ras jalan yang sudah diberlakukan aturan ganjil genap. Ia yakin kalau sistem ganjil genap diberlakukan untuk kendaraan roda dua akan mendorong para pengendara motor beralih ke moda transportasi umum.
Secara keseluruhan, DTKJ mendukung bila program ganjil genap bisa dilanjutkan. Sesuai Peraturan Gubernur, program ganjil genap berakhir pada 31 Desember 2018.
Damantoro pun merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta dapat memperpanjang ganjil genap. Adapun syaratnya, program ganjil genap harus dilakukan tanpa jeda pada jam sibuk.
"Rekomendasi DTKJ dilanjutkan tapi skema dikembalikan seperti saat Asian Games tanpa jeda menerus dari pukul 06.00 sampai 21.00 WIB," tutup Damantoro.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan proses penggodokan hasil akhir kelanjutan program ganjil genap masih dibahas. Namun, hingga kini Pemprov DKI masih belum mengumumkan hasil keputusan kelanjutan ganjil genap.
Sedikit bocoran, Sigit mengakui dari hasil rapat yang dilakukan banyak pihak yang menginginkan bila program ganjil genap dilanjutkan. Banyak pula pihak yang menginginkan agar ada modifikasi lebih lanjut untuk menyempurnakan program ganjil genap.
Baca Juga: Sudah Tua, Agus Rahardjo Tak Akan Maju Jadi Pimpinan KPK Lagi
"Rata-rata semuanya mengarah ke perpanjangan. Ada masukan modifikasi, termasuk juga kemungkinan perluasan kawasan pemberlakukan ganjil genap," ujar Sigit.
Berita Terkait
-
Besok, Pemprov DKI Umumkan Perpanjangan Ganjil Genap
-
Polisi Minta Anies Perpanjang Sistem Ganjil Genap di Jakarta Hingga 2019
-
Pakai Kantong Kresek di Jakarta Bakal Didenda Rp 25 Juta
-
Jakarta Siapkan Pergub Larangan Penggunaan Kantong Plastik
-
Dirlantas Usul Sistem Ganjil Genap Tetap Berlaku Sampai Tahun 2019
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM