Suara.com - Presiden sekaligus Capres petahana Jokowi, disebut enggan mengomentari adanya dugaan kelompok-kelompok radikalis agama di Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap salah satu peserta Pilpres 2019.
Dugaan itu, kali pertama dilontarkan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Ia mengatakan, kelompok radikalis mendukung salah satu Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019.
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi enggan mengomentari dugaan itu.
"Kami tidak memberikan tanggapan. Negara dan Pak Jokowi tidak memberikan tanggapan," ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Namun, dirinya memperingatkan agar tidak ada peserta Pemilu maupun Pilpres 2019 tidak bermain-main menjalin hubungan dengan kelompok radikalis. Sebab, hal tersebut akan menjadi bumerang.
"Tapi saya pribadi ingin mengingatkan, siapa pun yang bermain-bermain dengan itu, yang menggunakan kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis, akan menjadi bumerang. Jangan main-main.”
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 
Terkini
- 
            
              Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi Butuh Ekosistem Bisnis yang Kolaboratif dan Berorientasi Inovasi
 - 
            
              Usulan Gelar Pahlawan Bagi Soeharto Dianggap Mengerikan, Mengapa?
 - 
            
              Prabowo Setuju Rp5 Triliun untuk KAI Tambah Gerbong KRL Baru: untuk Rakyat Banyak Saya Tidak Ragu!
 - 
            
              Hadapi Musim Hujan, Pramono Pastikan Banjir Jakarta Bisa Surut Kurang dari 24 Jam
 - 
            
              Detik-detik Kecelakaan KA Bangunkarta di Prambanan Sleman: Tiga Orang Tewas
 - 
            
              Soal Polemik Whoosh, Puan: Jangan Terjadi Kerugian Negara Berlarut-larut
 - 
            
              Kena OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Masih Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK
 - 
            
              Penguasa Orba Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan, Puan Maharani Ungkit Rekam Jejak Soeharto, Mengapa?
 - 
            
              Projo Siap Hapus Logo Jokowi, Gibran Santai: Itu Keputusan Tepat
 - 
            
              Geger Gubernur Riau Kena OTT KPK, Puan Maharani Beri Peringatan Keras: Semua Mawas Diri