Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 6.000 sertifikat tanah secara gratis kepada 6.000 warga Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019). Jokowi menuturkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan kembali menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 60.900 di Kabupaten Garut di Tahun 2019.
"Hari ini telah diserahkan 6.000 kepada bapak ibu sekalian penerima sertifikat di Kabupaten Garut. Tahun ini tadi Pak Menteri sudah menyampaikan akan diserahkan lagi nanti 60.900 sertifikat di Kabupaten Garut," ujar Jokowi dalam sambutan di Lapangan Bola Cibodas, Desa Banjarsari, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019).
Jokowi mengklaim pemerintah akan terus mempercepat pemberian sertifikat tanah secara gratis. Hal itu dilakukan Jokowi lantaran banyak masalah sengketa tanah di sejumlah daerah. Menurutnya, masalah itu karena banyak warga yang tanahnya belum bersertifikat.
"Karena setiap saya ke daerah, ke desa, ke kampung, suara yang masuk ke telinga saya banyak sengketa lahan di mana-mana. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di NTT, NTB, sampai Papua banyak sekali sengketa. Karena apa? Masih 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan dirinya telah memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk menerbitkan sedikitnya 9 juta sertifikat tanah pada tahun 2019. Menurut Jokowi, pada tahun lalu pemerintah telah menyerahkan kepada masyarakat sebanyak 9 juta sertifikat tanah. Pasalnya, kata Jokowi, pemerintah menginginkan masyarakat memilki bukti atas tanah yang dimilki melalui sertifikat tersebut.
"Tapi saya juga memberikan target buat Pak Menteri, tahun yang lalu telah selesai 9 juta, tahun sebelumnya 5,1 juta, tahun ini kita targetkan 9 juta tapi saya kira akan lebih dari itu. Tahun depan tambah lagi, tahun depan tambah lagi. Karena kita ingin rakyat memegang sertifikat semuanya. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," katanya.
Jokowi pun mengingatkan kepada penerima sertifikat untuk menyimpan dokumen sertiikat dengan baik. Ia juga berpesan agar masyarakat tidak menyekolahkan sertifikat di bank sebagai jaminan pinjaman, jika tidak bisa mengangsur setiap bulan.
"Biasanya kalau sudah dapat sertifikat biasanya ingin disekolahkan. Iya nggak? Kalau memang mau disekolahkan, mau dipakai untuk agunan jaminan ke bank tolong hati-hati. Dikalkulasi dulu, bisa ngangsur enggak setiap bulannya. Kalau tidak bisa (angsur) jangan pinjam (ke bank)," tandasnya.
Baca Juga: Meski Berstatus Tersangka, Penyebar Hoaks Ijazah Palsu Jokowi Tak Ditahan
Berita Terkait
-
Dikritik Kurang Sopan, Penampilan Agnez Mo Rogoh Kocek Rp 500 Juta
-
Ini Gaya Keren Agnes Monica saat Bertemu Presiden Jokowi
-
Usai Bertemu Presiden, Agnes Monica: Jangan Percaya Hoax
-
Agnes Monica Temui Presiden Jokowi di Istana, Ngapain?
-
Alokasi Anggaran Edukasi dan Mitigasi Bencana Dibuat Lebih Besar di 2019
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
Mahasiswa Kembali Geruduk DPR, Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih
-
Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!
-
Dari Ulat di Sayuran hingga Korupsi, Warga Ini Tetap Kukuh MBG Harus Jalan
-
Respons PDIP, Waketum PKB Tegaskan Istilah Partai Penyeimbang Tak Dikenal Dalam Konstitusi
-
Sekelompok Warga Jakarta Gelar Aksi Dukung MBG: Program Harus Lanjut, Koruptor Wajib Ditangkap
-
Dunia Pelototi Kasus Pembunuhan Jurnalis Rico Pasaribu: Investigasi Bongkar Kejanggalan Serius
-
DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna HUT ke-499 Kota Jakarta
-
Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Memperkeruh Situasi Nasional, Komunikasi Presiden Ikut Tersorot
-
PKB Heran Jokowi Mendadak Lempar Wacana Prabowo-Gibran 2 Periode: Kemajon!
-
Kado HUT Jakarta ke-499, Stasiun KRL JIS Resmi Beroperasi!