Suara.com - Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra menyesalkan tindakan pemerintah terkait adanya rencana pemberian remisi kepada terpidana kasus pembunuhan wartawan Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, I Nyoman Susrama. Bahkan, Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta itu menilai rencana pemberian remisi tersebut sebagai bentuk nyata pemerintah yang tak konsisten.
"Ironis, (pemerintah) tidak konsisten," kata Azyumardi di Gedung Bhayangkari, Jakarta Selatan, Minggu (27/1/2019).
Azyumardi pun menyamakan adanya pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama itu dengan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir yang akan dibebaskan dengan dasar kemanusiaan namun masih dalam proses pertimbangan.
"Kalau terorisme kan kejahatan kemanusiaan, harus dihukum seberat-beratnya. Malah kemudian akan dibebaskan atas dasar kemanusiaan. Lalu ada pembunuhan wartawan, tapi pembunuhnya malah dapat remisi, jadi jadi ini suatu hal yang ironis," jelasnya.
Melalui dua kasus ini, Azyumardi meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dalam memutuskan sebuah kebijakan agar tidak mencederai peraturan hukum yang berlaku.
"Pemerintah mesti bisa mengoreksi kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak konsisten dan bisa mencederai pelaksanaan hukum di Indonesia," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun