Suara.com - Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra menyesalkan tindakan pemerintah terkait adanya rencana pemberian remisi kepada terpidana kasus pembunuhan wartawan Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, I Nyoman Susrama. Bahkan, Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta itu menilai rencana pemberian remisi tersebut sebagai bentuk nyata pemerintah yang tak konsisten.
"Ironis, (pemerintah) tidak konsisten," kata Azyumardi di Gedung Bhayangkari, Jakarta Selatan, Minggu (27/1/2019).
Azyumardi pun menyamakan adanya pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama itu dengan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir yang akan dibebaskan dengan dasar kemanusiaan namun masih dalam proses pertimbangan.
"Kalau terorisme kan kejahatan kemanusiaan, harus dihukum seberat-beratnya. Malah kemudian akan dibebaskan atas dasar kemanusiaan. Lalu ada pembunuhan wartawan, tapi pembunuhnya malah dapat remisi, jadi jadi ini suatu hal yang ironis," jelasnya.
Melalui dua kasus ini, Azyumardi meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dalam memutuskan sebuah kebijakan agar tidak mencederai peraturan hukum yang berlaku.
"Pemerintah mesti bisa mengoreksi kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak konsisten dan bisa mencederai pelaksanaan hukum di Indonesia," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!