PBB Merapat ke KIK, PSI: Jokowi Pemersatu Partai Nasionalis dan Islam

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni menilai bergabungnya Partai Bulan Bintang (PBB) menunjukkan kapasitas Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo sebagai sosok pemimpin yang nasionalis. Ihwal merapatnya PBB ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menandakan Jokowi bisa mempersatukan ideologi politik kubu agamis dan nasionalis. 

"Bergabungnya PBB sekaligus menunjukkan bahwa Pak Jokowi adalah tokoh nasionalis dengan posisi Pak Jokowi menjadi semacam pemersatu kawan-kawan baik dari partai Islam maupun nasionalis," kata Raja Juli kepada wartawan, Senin (28/1/2019).

Dia menilai hanya di bawah kepemimpinan Jokowi, perbedaan pandangan antara partai politik bisa bersatu dan berjuang bersama-sama. Misalnya saja, Toni menjelaskan PBB merupakan partai yang berkomitmen memperjuangkan syariah Islam dan PSI tegas menolak peraturan daerah yang berbasis syariah Islam tersebut.

Namun, lanjut Toni, kedua partai baik PSI dan PBB dibawah kepemimpinan Jokowi itu mampu bersatu dan mengesampingkan idelogi partainya untuk bersama-sama berjuang memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Ini menunjukkan Pak Jokowi sebagai titik temu di mana partai-partai bertemu sekaligus perbedaan-perbedaan partai bisa dirayakan bersama," ungkapnya.

Lebih lanjut, Toni meyakini dengan bergabungnya partai yang di pimpin Yusril Ihza Mahendra ke dalam KIK akan semakin memperkuat suara Jokowi di Pilpres 2019.

"Bergabungnya PBB akan semakin memperkuat posisi Pak Jokowi dan menambah suara untuk kemenangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," tutupnya.

Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) mengumumkan secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 . Hal itu di umumkan Ketua Umum PBB, Yusril Izha Mahendra usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP PBB di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara pada Minggu (27/1) kemarin.

Baca Juga: LPSK Terima Permohonan Perlindungan Saksi Korupsi Proyek Meikarta