Suara.com - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini tidak menganggap spesial terkait arah dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) yang diberikan untuk Capres - Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin. Terlebih, menurutnya tidak semua kader PBB memiliki arah dukungan yang sama.
Jazuli mengungkapkan tidak khawatir apabila PBB akhirnya memutuskan mendukung Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019. Pasalnya dirinya meyakini masih ada sebagian kader PBB yang komit mendukung Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Pemilih ini kan tidak bisa bulat-bulat juga selamanya ikut kepada ketum (ketua umum) satu partai. Kalau dalam survei kan begitu. Saya masih optimis banyak juga jamaahnya PBB itu masih tetap memilih Prabowo - Sandiaga," ungkap Jazuli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (28/1/2019).
Karena itu Jazuli mengatakan bahwa sebuah partai tentunya tidak boleh dipaksa untuk menentukan arah dukungannya di Pilpres 2019. Namun, dengan adanya fenomena perbedaan dukungan di internal PBB, Jazuli meyakini kalau PBB tidak bisa melarang kadernya juga untuk memilih arah dukungannya.
"Saya sebagai politisi harus mengatakan itu haknya partai politik untuk menjatuhkan pilihanya tapi hak juga warga partai politik untuk menjatuhkan pilihan secara personal juga," pungkasnya.
Untuk diketahui, Partai Bulan Bintang (PBB) telah menyatakan secara resmi akan memberikan dukung politik terhadap pasangan capres nomor urut 01 Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2019).
Menurutnya, keputusan dukungan politik itu diambil dari hasil musyawarah besar yang dilakukan dalam rapat pleno DPP PBB pada 19 Januari 2019 lalu.
"Walaupun harus menempuh proses jalan panjang dan berliku alhamdulillah kesepakatan dicapai. Setelah menimbang berbagai hal kami telah memutuskan memberikan dukungan politik kepada capres nomor urut 01 Jokowi-Maruf," kata Yusril saat berpidato di dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Kecuali Iblis, Adik Prabowo Terima Dukungan dari Anak Cucu PKI Demi Pilpres
Berita Terkait
-
Daftar Zona Merah Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, Ada di Jakarta
-
Disebut Tak Lagi Merakyat, BRI Respon Ucapan Adik Prabowo
-
Suara PBB Pecah di Pilpres, Tim Jokowi: Harusnya Kader PBB Loyal ke Partai
-
31 Kepala Daerah Jateng Dukung Jokowi, Sandiaga: Ada Kades yang Dihukum
-
Kecuali Iblis, Adik Prabowo Terima Dukungan dari Anak Cucu PKI Demi Pilpres
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS