Suara.com - Pemerintah Provinsi Papua angkat bicara ihwal penganiayaan dua pegawai KPK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) malam pekan lalu.
Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua Gilbert Yakwar menjelaskan, saat itu Pemprov Papua dan DPR Papua tengah menggelar pertemuan resmi di Hotel Borobudur. Pertemuan tersebut membahas RAPBD Pronvinsi tahun 2019.
"Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua melakukan pertemuan resmi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat yang dihadiri juga oleh Direktorat Keuangn Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk menjelaskan hasil evaluasi agar dapat dipahami oleh pemprov dan DPRD," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (4/2/2019).
Pada saat bersamaan, tambah Gilbert, rupanya pihak KPK telah menempatkan beberapa pegawai KPK untuk melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT), dengan dugaan akan ada tindakan penyuapan pada pertemuan tersebut.
Hal tersebut diperkuat bukti-bukti berupa cuplikan komunikasi melalui WhatsApp milik kedua penyidik KPK yang berisikan informasi, gambar atau foto semua peserta rapat beserta keterangan.
"Termasuk barang-barang yang dibawa peserta rapat seperti tas ransel, yang senantiasa dilaporkan secara detail antara pegawai KPK yang satu kepada pegawai KPK lainnya, dan atau kepada atasannya yang tidak berada di tempat kejadian," tambahnya.
Pihak Pemprov Papua lantas mendatangi dua pegawai KPK untuk memastikan hal tersebut. Keduanya diduga memantau setiap gerak gerik peserta pada saat rapat berlangsung.
Saat dihampiri, keduanya panik. Bahkan, keduanya sempat berkelit saat dihampiri.
"Pada mulanya yang bersangkutan tidak mengakui sebagai pegawai KPK. Setelah tas jinjingnya diambil dan dilihat, isinya ternyata terdapat kartu identitas sebagai anggota KPK atas nama Muhamad Gilang Wicaksono.”
Baca Juga: Kecewa ke Yusril, Novel Mau Bikin PBB Ijtimak Ulama atau PBB 212
“Lalu ditanyakan pula berapa anggota yang bersama-sama dengan yang bersangkutan, dan dijawab bahwa mereka ada berenam. Namun ternyata yang berada di tempat kejadian hanya mereka berdua. Satu lagi bernama Ahmad Fajar,” tutur Gilbert.
Akhirnya keduanya diminta menunjukan surat tugas penugasan ke rapat tersebut. Namun, kedua orang itu tak dapat menunjukan surat yang dimaksud dengan alasan hanya mendapat perintah dari atasannya.
Selanjutnya, yang bersangkutan diminta untuk memperlihatkan foto-foto yang dipotret dalam pertemuan itu.
Ternyata dalam ponsel penyidik KPK, terdapat hampir semua foto pejabat Papua beserta keterangan termasuk barang-barang bawaan.
“Ada juga foto tas ransel yang dibawa oleh salah satu peserta pertemuan, yang diduga oleh mereka di dalamnya berisi uang untuk tujuan penyuapan," jelasnya.
Spontan, salah satu peserta yang membawa tas itu mendatangi dua orang pegawai KPK. Hal tersebut gua membuktikan tas yang ia jinjing hanya berisi dokumen berupa kertas, dan tak ada uang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM