Suara.com - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang angkat bicara mengenai penganiayaaan dua penyidiknya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) malam akhir pekan lalu. Saut menegaskan, meminta Polri menindak tegas pelaku penganiayaan.
"Pidana umumnya tentu kami harap Polri melakukan upaya agar kasusnya segera ke tingkat penyidikan, sambil menunggu korban selesai dioperasi karna hidungnya retak sehingga bisa dimintakan keterangan,” kata Saut, Senin (4/2//2019).
Saut mengatakan, akan menelisik apakah kasus penganiayaan terhadap dua penyidik termasuk dalam katagori sebagai menghalang-halangi kerja pemberantasan korupsi yang tengah ditangani oleh KPK.
Meski begitu, Saut belum dapat menyampaikan detail hasil analisis pemimpin KPK mengenai kasus tersebut. Sebab, tim dari KPK melalui Biro Hukum KPK bersama Polri masih melakukan penyelidikan.
"Saya melihat ada upaya kerja sama yang baik antara Biro Hukum KPK dengan Polri. Prosesnya masih berjalan. Doakan saja ini cepat bisa ditentukan, siapa-siapa saja yang terlibat.”
Untuk diketahui, Ketua DPRD Papua Yunus Yonda mengakui pegawai Pemda Papua "menangkap basah" petugas KPK.
Alasannya, petugas KPK membuntuti Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang melakukan rapat bersama Ketua DPRD Papua, anggota DPRD Papua Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Hotel Borobudur pada Sabtu.
Petugas KPK bernama Muhammad Gilang W tersebut diketahui oleh Sekda Papua Hery Dosinaen yang melihatnya memotret Lukas Enembe.
Dia juga melihat ada percakapan WhatsApp pada ponsel penyidik KPK terkait kegiatan Lukas Enembe mengikuti rapat evaluasi bersama tim badan anggaran eksekutif, legislatif, dan Kementerian Dalam Negeri. Rapat itu, katanya, bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap APBD.
Baca Juga: Mengantuk Usai Makan, Ini Alasan Ilmiahnya
Berita Terkait
-
KPK Periksa Staf KONI dan Kemenpora di Kasus Suap Dana Hibah
-
2 Penyidik KPK Dianiaya Hingga Babak Belur, Polisi Lakukan Penyelidikan
-
Dua Pegawai KPK yang Babak Belur Dianiaya adalah Penyidik KPK
-
ICW: Korupsi Izin Tambang Bupati Kotim Rugikan Keuangan Negara Paling Besar
-
Terjerat Suap Triliunan Rupiah, Bupati Kotim Diminta Mundur dari PDIP
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO