Suara.com - Amnesty International pada Rabu (6/2/2019) menuduh Uni Emirat Arab (UAE) mengalihkan pasokan persenjataan dari negara-negara Barat dan negara-negara lain ke "para gerilyawan tak bertanggung jawab yang diduga melakukan kejahatan perang" di Yaman.
UAE dan Arab Saudi memimpin koalisi militer, yang juga meliputi pasukan setempat dari berbagai faksi di Yaman, untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional. Pemerintahan tersebut didepak pada 2014 oleh kelompok Al Houthi, yang terkait dengan Iran.
"Pasukan Emirat menerima persenjataan senilai miliaran dolar dari negara-negara Barat dan negara-negara lain, namun mengalihkannya kepada gerilyawan yang tidak jelas di Yaman dan diketahui melakukan kejahatan perang," kata Amnesty dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.
"Penyebarluasan kekuatan tempur ini menjadi faktor utama bencana bagi ribuan warga sipil Yaman yang telah tewas, sementara jutaan lainnya berada diambang kelaparan akibat dampak langsung dari peperangan ini," kata organisasi hak asasi manusia (HAM) itu.
Kantor Media Pemerintah UAE masih belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Amnesty tersebut.
UAE telah melatih dan mempersenjatai ribuan pejuang Yaman, sebagian besar di provinsi-provinsi di wilayah selatan dan pesisir barat, sebagai bagian dari pasukan yang memerangi Al Houthi.
Al Houthi kini mengusai sebagai besar wilayah perkotaan, termasuk Ibu Kota Sanaa dan pelabuhan utama Hodeidah.
Negara-negara Barat yang sebagian besar menyediakan persenjataan dan intelijen bagi koalisi, telah menekankan agar perang hampir empat tahun di negara itu diakhiri setelah pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Peristiwa pembunuhan itu membuat mereka meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Arab Saudi di kawasan.
Baca Juga: Cerita Gaji Pas-pasan Pegawai PT Pos Indonesia Hingga Dikejar Rentenir
Sejumlah organisasi HAM menuduh kedua pihak yang bertikai kemungkinan melakukan kejahatan perang, termasuk kekerasan terhadap para tahanan. Tuduhan itu ditepis kedua pihak.
Amnesty menyerukan kepada berbagai negara untuk menghentikan penjualan sejatan ke pihak-pihak yang bertikai sampai "tidak ada lagi risiko besar" bahwa persenjataan itu kemungkinan digunakan untuk melanggar kemanusiaan atau hukum HAM.
Konflik di Yaman secara luas dianggap sebagai perang antara Muslim Suni Arab Saudi dan Muslim Syiah Iran, yang dihasut oleh suatu pihak berpengaruh.
Al Houthi membantah tuduhan bahwa Iran memasok mereka dengan persenjataan dan mengatakan bahwa revolusi mereka menentang korupsi.
Tag
Berita Terkait
-
Ratusan Ribu Umat Hadiri Misa Akbar Pertama Paus Fransiskus di Arab
-
Paus Pimpin Misa Bersama Ratusan Ribu Umat Katolik di Uni Emirat Arab
-
Paus Kunjungi Uni Emirat Arab, Kecam Perang Yaman
-
Ancaman Diskualifikasi Lenyap 48 Jam Sebelum Qatar Juara Piala Asia
-
Anak Perusahaan Pertamina Kelola Hotel di Makkah Arab Saudi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'